Banleg DPR RI Kunjungi Lampung, Bahas RUU Perubahan Perlindungan Pekerja Migran

“Tujuan perlindungan PMI adalah menjamin pemenuhan dan penegakan hak asasi manusia sebagai warga negara, serta menjamin perlindungan hukum, ekonomi, dan sosial bagi PMI dan keluarganya. Selain itu, upaya ini juga bertujuan untuk mencegah praktik-praktik pemberangkatan PMI secara non-prosedural,” tegas Pj. Sekdaprov.

Sementara itu, Wakil Ketua Badan Legislasi DPR RI Iman Sukri, menjelaskan bahwa Provinsi Lampung dipilih sebagai tujuan kunjungan kerja karena merupakan salah satu daerah pengirim PMI terbesar di Indonesia. 

“Lampung memiliki peran strategis dalam pengiriman PMI, sehingga masukan dari provinsi ini sangat penting dalam penyusunan RUU tentang perubahan ketiga atas UU Nomor 18 Tahun 2017,” ujar Iman Sukri.

Ia menambahkan bahwa kunjungan kerja ini bertujuan untuk mendapatkan masukan dalam penyusunan RUU, mengidentifikasi pengaturan dan pelaksanaan kebijakan pemerintah pusat dan daerah dalam melindungi PMI, serta menyempurnakan pokok-pokok substansi yang perlu diatur dalam perubahan ketiga atas UU tersebut. 

“Kami berharap RUU ini dapat lebih sesuai dengan kondisi dan kebutuhan masyarakat, khususnya dalam memberikan perlindungan yang komprehensif bagi PMI,” pungkasnya.

Penempatan PMI memiliki kontribusi signifikan terhadap perekonomian, baik di tingkat nasional maupun daerah, serta dalam perluasan kesempatan kerja.

Menurut UU Nomor 18 Tahun 2017, Calon Pekerja Migran Indonesia adalah setiap tenaga kerja Indonesia yang memenuhi syarat sebagai pencari kerja yang akan bekerja di luar negeri dan terdaftar di instansi pemerintah kabupaten/kota yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan.

Dengan adanya RUU perubahan ketiga ini, diharapkan perlindungan terhadap PMI dapat semakin ditingkatkan, sehingga hak-hak mereka sebagai warga negara dan pekerja dapat terpenuhi secara optimal. (*).