Bahas Isu Perkebunan, Forum Diskusi Lampung Simpulkan 11 Poin

RILISID, Bandar Lampung — Isu agraria dalam dunia perkebunan Lampung sedang menjadi bahasan beberapa pihak. Termasuk sejumlah tokoh di provinsi ini.

Mereka adalah Dr. H. Edy Irawan Arief, SE., MEc; Asrian Hendi Caya, S.E., M.E; Dr. Ahmad Farich, M.M.; Darmawan Purba, SIP., MIP; H. Imer Darius, SE; H. Abdullah Fadri Auli, SH., MH; H. Wirahadikusumah, S.P., M.M.

Ketujuh orang ini membentuk Forum Diskusi Lampung dan menggelar diskusi perdana di Joglo Watu Resto, yang berlokasi di Jalan Pulau Sebesi, Sukarame, Bandarlampung, Rabu (23/7/2025).  

Forum Diskusi Lampung dibentuk sebagai wadah independen yang mengkaji, mendiskusikan, dan menyuarakan isu-isu strategis yang berkembang di provinsi ini secara berkala dan berkelanjutan.

Dalam diskusi perdana, mereka langsung membahas isu terkait sektor perkebunan dan investasi. Yang akhirnya menyimpulkan 11 poin.

Mereka menilai, proses ukur ulang lahan perkebunan yang muncul belakangan bukan sekadar teknis administratif, melainkan menyentuh jantung persoalan pertanahan dan rawan memicu konflik antara perusahaan, masyarakat, dan negara. Karenanya, harus ada kepastian hukum yang jelas.

Kedua, saat beberapa perusahaan menunjukkan kinerja keuangan yang baik, justru banyak tuntutan baru bermunculan yang menghambat jalannya usaha dan stabilitas ekonomi daerah.

Forum Diskusi Lampung juga menegaskan perlunya keterlibatan masyarakat sipil, akademisi, dan tokoh independen di Lampung untuk mendukung evaluasi menyeluruh oleh pemerintah pusat terhadap tata kelola investasi, khususnya sektor agraria dan perkebunan.

Mereka juga menyerukan keseimbangan: di satu sisi pemerintah dan masyarakat harus membuka diri terhadap investor, namun di sisi lain para pelaku usaha harus patuh terhadap hukum dan regulasi.

Selain itu yang tak kalah penting, investor atau perusahaan diminta aktif membangun komunikasi yang terbuka dan transparan kepada masyarakat, termasuk menggandeng media sebagai mitra strategis dalam membangun kepercayaan publik.