Warga Gusuran Dirikan Tenda di Depan Rumah Dinas Wali Kota

Anonymous

Bandarlampung

26 Juli 2018 20:48 WIB

Pemerintahan | Rilis ID

Tenda darurat yang didirikan warga eks Kampung Pasar Griya Sukarame di depan rumah dinas wali kota Bandarlampung, Kamis (26/7/2018). FOTO RILISLAMPUNG.ID/El Shinta

RILISID, Bandarlampung — Tak kunjung dapat kepastian, warga eks Kampung Pasar Griya Sukarame mendatangi rumah dinas (rumdis) wali kota di Jalan Gatot Subroto, Kamis (26/7/2018). Mereka mendirikan tenda di depan rumdis.

Pantauan rilislampung.id, tenda ala kadarnya yang terbuat dari terpal biru didirikan di bagian depan tak jauh dari masjid rumdis.

Para perempuan dan anak-anak terlihat santai sembari menikmati makan malamnya yang berupa mie instan mentah.

Tenda darurat tersebut tidak dilengkapi listrik maupun pembatas yang melindungi warga dari terpaan dinginnya malam. Sebuah spanduk panjang membentang bertuliskan, "Korban penggusuran Pasar Griya. Pemkot Anti Kritik, Anti Demokrasi, Anti Rakyat Miskin!!! Kembalikan ruang hidup kami!!!".

Data yang dicatat Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Bandarlampung, 32 kepala keluarga (KK) yang tersisa sudah pindah ke depan rumdis wali kota. Data ini berbeda dengan Kamis siang (baca: Setelah Kena Gusur, 37 KK Hidup di Antara Puing-Puing). Warga bergabung dengan anggota LBH dan LMND (Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi).

Yunilia (31), salah satu warga eks Kampung Pasar Griya, mengatakan dirinya bersama warga lainnya sudah mendirikan tenda sejak pukul 17.30 Wib.

"Sebelum magrib tadi datang, barang juga sudah dipindahkan ke sini semua. Rencananya kita bakal tetap tinggal di sini sampai ada keputusan dari Pak Herman (Wali Kota Herman HN)," kata Yuni kepada rilislampung.id.

Yuni berharap, pemerintah dapat memberikan tempat tinggal yang layak kepada warga eks Kampung Pasar Griya dan pendidikan gratis serta usaha baru.

Disinggung mengenai fasilitas rusunawa yang ditawarkan pemkot, Yuni mengaku rusunawa tersebut terlalu jauh lokasinya. Termasuk fasilitas pemindahan lokasi sekolah anak yang akan diurus pemkot.

"Kejauhan rusunawanya, mikirin anak sekolah kami juga. Katanya mau difasilitasin pindah sekolah, tapi mereka cuma bisa pindahin jenjang TK, SD, dan SMP. Kalau SMA nggak mau pemkot tanggungjawab, sedangkan anak saya SMA," terangnya.