Uang Rp500 Juta di OTT Aceh Diduga Dana Otonomi Khusus Aceh

RILISID, Jakarta — Juru bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Febri Diansyah menyampaikan, saat ini tim tengah mendalami kaitan uang Rp500 juta yang diamankan dalam OTT di Aceh. Menurutnya, dugaan kuat uang tersebut bagian dari dana otonomi khusus Aceh 2018.

"Tim sedang mendalami dugaan keterkaitan uang Rp500juta yang diamankan kemarin dengan dana otonomi khusus Aceh tahun 2018," kata Febri, Jakarta, Rabu (4/7/2018).

Sementara itu, ia juga menyampaikan salah satu kepala daerah dibawa dari rumah dinas di Aceh dan dilanjutkan proses klarifikasi di Polda Aceh. Hingga saat ini proses pemeriksaan masih berjalan baik. Selanjutnya, KPK mempertimbangkan siapa-siapa saja yang akan dibawa ke Jakarta.

"Berikutnya tim akan mempertimbangkan pihak-pihak yang akan dibawa ke Jakarta untuk proses lebih lanjut. Malam ini, informasi lebih lengkap tentang kegiatan tim KPK di Aceh ini akan diinformasikan melalui Konferensi Pers di kantor KPK," tuturnya.

Sebelumnya, diketahui KPK kembali melakukan tangkap tangan. Setidaknya dua kepala daerah di Aceh diamankan. Mereka adalah Gubernur Aceh Irwandi Yusuf dan Bupati Bener Meriah Ahmadi.

Juru Bicara KPK Febri Diansyah membenarkan, pihaknya telah mengamankan dua orang kepala daerah di Tanah Rencong itu. Setidaknya ada 10 orang yang diamankan.

"KPK melakukan kegiatan penindakan di Aceh dan mengamankan 10 orang, yang terdiri dari dua kepala daerah dan sejumlah pihak non-PNS," kata Febri lewat pesan singkat, Selasa (3/7/2018) malam. 

Indikasinya, diduga telah terjadi transaksi suap yang melibatkan dua orang kepala daerah di Serambi Mekah itu. "Diduga sebelumnya telah terjadi transaksi yang melibatkan penyelenggara negara di tingkat provinsi dan salah satu Kabupaten di Aceh," ujarnya. 

Febri menyampikan para pihak yang ditangkap sudah berada di Polda Aceh untuk menjalani pemeriksaan awal. "Tim saat ini telah berada di Polda Aceh dan melakukan pemeriksaan awal," ujarnya. 

Irwandi Yusuf merupakan Gubernur Aceh 2007-2012. Ia diusung oleh Partai Demokrat, Partai Nasional Aceh (PNA) dan sejumlah partai lainnya.