PDIP Sayangkan Pidato Ketua MPR Keluar dari Naskah

RILISID, Jakarta — Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto menyayangkan pidato Ketua MPR Zulkifli Hasan dalam Sidang Tahunan MPR yang menurutnya, ada beberapa hal yang sebenarnya tak ada di dalam naskah pidato.

"Sebagai ketua MPR pidato tersebut melalui pembahasan bersama, mengingat pimpinan MPR itu kolektif kolegial. Tapi ada beberapa hal terkait dengan ekonomi yang disampaikan Pak Zul itu tidak ada dalam rancangan pidato sebelumnya," ujar Hasto di kantor DPP PDIP, Jl Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Jumat (17/8/2018).

Hasto menegaskan, tiga persoalan ekonomi yang disampaikan Zulkifli bukan hanya telah diselesaikan Jokowi. Namun, sudah masuk dalam agenda prioritas Presiden. Karenanya, ia menilai kalimat tambahan dalam pidatonya merupakan improvisasi Zulkifli.

"Itu merupakan kreatif dari pak Zul, tapi kami berharap sidang tahunan di MPR dalam rangka menggunakan momentum 17 Agustus seharusnya mengedepankan aspek etika dan keadaban politik kita," jelasnya.

Sementara soal rencana kenaikan gaji PNS dan pensiunan, Hasto meminta jangan dikaitkan sebagai upaya politik jelang pemilihan presiden. Menurutnya, pemerintahan Jokowi-JK sangat berpihak pada kebijakan publik sehingga kesejahteraan bagi masyarakat menjadi fokus perhatian. 

"(Kenaikan gaji) bagi PNS itu merupakan hal yang positif yang tidak perlu kita kaitkan dengan upaya-upaya elektoral. Karena Pak Jokowi terpilih dari prestasinya melalui kepemimpinan yang merakyat bukan karena politik bansos sebagaimana terjadi secara masif pada tahun 2009 lalu," tukas Hasto.

Sebelumnya, Ketua MPR RI Zulkifli Hasan menyinggung tiga tantangan perekonomian nasional yang membutuhkan terobosan kebijakan dari pemerintah. 

Pertama, masalah kesenjangan ekonomi. Zulkifli mengakui, penurunan gini ratio dari 0,41 menjadi 0,39 patut disyukuri. Namun, kata dia, penurunan itu akibat turunnya pendapatan masyarakat kelas atas ketimbang naiknya pendapatan masyarakat kelas bawah.

"Yang sangat perlu diperhatikan adalah golongan miskin dan hampir miskin masih sangat besar jumlahnya. Golongan ini sangat rentan terhadap perubahan harga kebutuhan rumah tangga," ujar Zulkifli Hasan di depan Presiden Joko Widodo beserta jajarannya saat sidang bersama MPR/DPR/DPD RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (16/8/2018).

Kedua, yakni masalah stabilitas dan defisit transaksi berjalan. Menurut dia, pemberdayaan ekonomi kecil dan mikro masih perlu terus dikembangkan melalui fasilitas kredit.