Lampaui Kewenangan Jokowi, Politisi NasDem Sebut Luhut Pandjaitan 'The Real President'

Luhut sebagai Pelaksana Menteri Perhubungan hingga kini tak melarang bus dari berbagai daerah masuk ke Jakarta. Demikian pula bus dari Jakarta ke luar daerah juga tak dilarang, sehingga akan mempercepat laju penyebaran pandemi ke daerah.

Harusnya, tambah Fauzi, Luhut sebagai Pelaksana Menteri Perhubungan, sudah melarang bus dari daerah menuju ke Jakarta. Segala jenis kendaraan dari Jakarta mesti dilarang ke luar daerah, kecuali yang membawa bahan kebutuhan pokok atau pangan, alat-alat kesehatan, dan energi atau minyak. 

"Tapi itu dilakukan, Luhut juga masih membolehkan pemudik pulang kampung. Itu kan sama saja, membiarkan wabah virus corona terus menyebar dan membunuh rakyat Indonesia secara perlahan. Di kepala Luhut sepertinya hanya duit, duit dan duit. Luhut lebih mengutamakan kepentingan investasi dan ekonomi dari pada kemanusian,”tukas Legislator Sumatera Selatan ini.

Semestinya, kata Fauzi, Indonesia harus belajar dari negara-negara yang juga diserang wabah virus corona seperti Cina, Italia, Iran, Korea Selatan, Jerman, Arab Saudi, Ghana dan lain-lain. Pemimpin mereka lebih mengedepankan penyelamatan rakyat dari pada ekonominya

"Seperti kata Presiden Ghana, ekonomi bisa dibangkitkan, tapi orang yang meninggal tidak bisa dibangkitkan. Nah ekonomi itu bisa baik, kalau kesehatan masyarakat terjamin,”tambahnya.

Menurut Fauzi, Presiden Jokowi memiliki mandat dari rakyat Indonesia, seharusnya mengambil alih komando penangan COVID-19 di Indonesia. Para menteri dan pimpinan lembaga negara lainnya, bertugas membantu presiden. Selain itu, Presiden Jokowi juga mestinya mendengarkan aspirasi publik dan mengokomidir inisiatif berbagai Pemerintah Daerah dalam penanganan wabah COVID-19.

“Ada baiknya Presiden mendengarkan suara-sauara nurani rakyat dan juga mengakomodasi berbagai inisiatif Pemerintah Daerah, karena merekalah yang paling tahu apa yang terjadi di daerah masing-masing. Mereka sudah sangat risau dengan wabah corona, yang korbannya tiap hari mengalami peningkatan, sehingga beberapa daerah mengambil inisiatif menerapkan karantina daerah. Mesti kebijakan itu diapresiasi oleh Pemerintah Pusat, bukannya malah diancam diberi sanksi,”tandasnya.