Lampaui Kewenangan Jokowi, Politisi NasDem Sebut Luhut Pandjaitan 'The Real President'

"Kementerian Marves hanya disebutkan sebagai anggota tim pelaksana Gugus COVID-19. Luhut bahkan tidak masuk dalam anggota tim pengarah sebagaimana menteri-menteri Jokowi lainnya," tegas Fauzi. 

Namun begitu Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan berencana menerapkan kebijakan karantina wilayah di Jakarta sebagai upaya membendung laju penyebaran virus sars-cov-2 penyebab COVID-19, Luhut mendadak muncul kepublik, sebagai pelaksana Menteri Perhubungan dan memveto menolak rencana kebijakan Anies Baswedan. 

“Saya heran, apa pun inisiatif Anies selalu ditolak Pemerintah Pusat,”sindirnya. 

"Karantina wilayah terlebih dulu sudah dilakukan Tegal, Tasikmalaya dan lain-lain. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan juga punya inisiatif serupa yaitu melakukan karantina wilayah di Jakarta, tapi sangat disesalkan, Luhut Binsar Panjaitan, sebagai Pelaksana Menteri Perhubungan menolak kebijakan tersebut, padahal itu kebijakan terbaik dalam memutus rantai wabah," kata Fauzi menambahkan. 

Kebijakan Pemerintah Pusat yang selalu berubah-ubah dan tidak mengakomodir inisiatif daerah lanjut alumnus HMI ini, bisa menimbulkan daerah kehilangan kepercayaan pada Pemerintah Pusat. Terlebih Pemerintah Pusat terlihat lambat dalam mengambil kebijakan strategis dalam penanganan COVID-19.

Belum lagi, kata dia, penanganan COVID-19 ini di Pemerintah Pusat seperti tidak satu komando. Ada Ketua Gugus Tugas Penanganan COVID-19 dipimpin Kepala BNPB, Doni Monardo. Disisi lain Luhut juga ditunjuk sebagai koordinator penanganan COVID-19.

“Kalau kita mencermati, dari periode pertama Pemerintahan Jokowi hingga saat ini, peran Luhut seperti disampaikan banyak pihak sudah seperti Perdana Menteri, bahkan ada yang menyebut Luhut, Pak Luhut ini bertindak seperti 'the real President',"

"Ini membuat sosok Luhut oleh sejumlah pengamat dan ekonomi dianggap berbahaya. Karena peran Luhut kelihatan sangat begitu berkuasa di kabinet Jokowi, mengabaikan begitu banyak suara-suara publik yang mengingatkan perbaikan kebijakan diperiode kedua Jokowi termasuk kebijakan yang cepat dan kongkrit dalam penanganan wabah virus corona,” tutur politisi NasDem itu. 

Selain itu, kata Fauzi, Luhut lebih mengutamakan kepentingan investasi dan ekonomi, sementara urusan kemanusian cenderung diabaikan. Ditengah wabah pandemi ini, Luhut pun masih membolehkan tenaga kerja asing asal Cina masuk ke Indonesia, padahal wabah pertama kali muncul dari negeri tirai bambu itu. 

"Inisiatif Karantina Wilayah yang rencana diterapkan Anies Baswedan juga berakhir ditangan Luhut, ditolak, Luhut ini sudah seperti Menteri Segala Urusan atau Menteri Palugada, semua diurusnya,”tuturnya.