Pemprov Lampung Duduki Peringkat Pertama Realisasi Belanja 2021 se-Indonesia

RILISID, Bandarlampung — Pemerintah Provinsi Lampung kembali mendapat apresiasi dari pemerintah pusat dalam hal realisasi belanja daerah.

Dirjen Keuangan Daerah (Keuda) Kementerian Dalam Negeri (Kemdagri) Mochamad Ardian Noervianto menyatakan Pemprov Lampung berhasil menyeimbangkan pendapatan dan belanja daerah dalam APBD. 

Sekretaris Provinsi Lampung, Ir Fahrizal Darminto mengungkapkan Gubernur Arinal Djunaidi telah mendorong seluruh kabupaten/kota untuk melakukan percepatan realisasi anggaran belanja daerah. 

Langkah yang telah ditempuh oleh gubernur, misalnya, terkait insentif tenaga kesehatan dengan diterbitkannya surat Nomor: 900/2628/VI.02/2021 tanggal 19 Juli 2021 perihal Percepatan Realisasi Belanja Pengendalian dan Penanganan Dampak Covid-19 dan Inakes TA 2021.

Dikutip dari konferensi pers Dirjen Keuangan Daerah pada tautan https://youtu.be/uaQ53zgOkDc, Ardian mengatakan belanja daerah secara agregat di seluruh provinsi dan kabupaten/kota se-Indonesia per 15 Juli 2021 mencapai 33,08% atau Rp410,06 triliun.

Realisasi belanja daerah tersebut masih lebih rendah dibandingkan realisasi belanja daerah pada periode 31 Juli 2020 yang mencapai 37,62% atau Rp439,08 triliun.

“Belanja agregat per 15 Juli 2021 ada di angka 33,08%. Itu uang yang sudah ke luar dari APBD, baik APBD di provinsi maupun di kabupaten/kota,” kata Mochamad Ardian Noervianto dalam keterangan pers secara virtual, Senin (19/7/2021).

Dalam kesempatan itu, Ardian memberikan apresiasi kepada Pemprov Lampung yang meraih persentase realisasi belanja daerah tertinggi di Indonesia, yakni 47,52%. Sehingga dapat memperkecil gap atau jarak dengan realisasi pendapatannya yang sebesar 49,97%.

“Jadi gap antara pendapatan dengan belanjanya tipis. Ini suatu prestasi bagi Provinsi Lampung yang sudah mengejar realisasi belanjanya hampir mendekati pendapatan. Sedangkan realisasi belanja terendah ada di Sulawesi Tenggara sebesar 24,56%,” ujar Mochamad Ardian Noervianto.

Provinsi Lampung sebelumnya juga mendapatkan apresiasi dalam Rakor Evaluasi PPKM beberapa waktu lalu.