Ferry Mursyidan Usulkan Badan Khusus untuk Rekonstruksi Lombok

RILISID, Jakarta — Mantan Menteri Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Ferry Mursyidan Baldan mengusulkan dibentuk badan khusus untuk merehabilitasi dan merekonstruksi dampak gempa di Lombok dan Bali. Lembaga ini memiliki kewenangan khusus sehingga proses penanganan kedaruratannya bisa fokus dan berlanjut dengan rehabilitasi dan rekonstruksi.

"Jika di Aceh dibentuk dengan undang-undang maka untuk Lombok dan Bali bisa dimulai dengan Keputusan Presiden (Keppres). Dengan demikian upaya penangan darurat, pemulihan kehidupan, rehabilitasi dan rekonstruksi bisa berjalan dengan cepat, terstruktur, efektif dan terkoordinasi," kata Ferry di Jakarta, Rabu (8/8/2018).

Mantan Ketua Umum PB HMI  ini menuturkan, dibentuknya badan khusus ini akan memberi ketenangan dan kepastian langkah yang diambil pemerintah sekaligus bisa mensinergikan seluruh kepedulian, bantuan, dan anggaran baik dari APBN/APBD, sumbangan masyarakat dan juga bantuan dari nnegara sahabat.

"Dari pengalaman yang ada maka badan ini berada di bawah Presiden dan (mengingat pengalaman tsunami Aceh) dipimpin langsung oleh Wakil Presiden," kata mantan politisi Golkar ini.

Menurut mantan Ketua RUU Pansus Aceh ini, langkah cepat dengan pembentukan badan diharapkan akan memberi arah dan kepastian terhadap seluruh proses rehabilitasi dan rekonstruksi Lombok dan Bali. "Karena ini bukan sekadar pembangunan kembali secara fisik tapi yang lebih utama adalah rehabilitasi kehidupan masyarakat pascagempa di Lombok," tuturnya.

Pernyataan senada juga disampaikan Ketua Komite III DPD Fahira Idris yang mendesak pemerintah pusat dan daerah segera menyiapkan rencana aksi melakukan rehabilitas dan rekonstruksi. Menurutnya, proses rehabilitasi dan rekonstruksi yang sistemik, terintegrasi, dan komprehensif akan mempercepat masyarakat NTB bangkit kembali sehingga geliat aktivitas kembali normal bahkan lebih baik.

Untuk tahap rehabilitasi, yang paling utama segera dipulihkan adalah sektor perumahan, kesehatan dan memperbaiki lapangan kerja, terutama di sektor pertanian dan pariwisata yang menjadi sektor unggulan di NTB.

“Dua sektor utama NTB yaitu pertanian dan pariwisata harus segera dipulihkan. Tidak boleh terlalu lama terganggu karena menjadi denyut nadi aktivitas provinsi ini. Pelayanan publik dan perbaikan berbagai sarana umum juga harus segera dilakukan agar aktivitas warga dan pemerintahan kembali optimal,” ujar senator asal DKI Jakarta ini.