Dua Kades di Mesuji Disurati LSM Gegara Komplain ke PLN

Menanggapi laporan tersebut, Ketua DPD LAI Provinsi Lampung Untung SP meminta kedua kepala desa tersebut untuk tidak takut dan tidak khawatir.

“Ya jangan takut. Kalau kita berjuang untuk kebenaran, kita ikhlas saja, kita pasti tidak tinggal diam. Karena masyarakat menjadi korban,” katanya.

Untung juga mengaku menerima surat serupa dari Gardapro.

“Ya sama saja. Kita juga dapat surat itu. Setelah mendampingi warga sampai ke Jakarta bertemu Ketua DPP LAI Letjen Joni Lubis dan menyurati PLN, tiba-tiba muncul surat ini dari LSM yang menjelaskan perihal listrik di desa-desa yang kita persoalkan. Kan aneh, PLN yang kita surati, LSM yang jawab,” ungkapnya.

Untung menilai PLN tidak memiliki itikad baik untuk menyelesaikan persoalan di tiga desa di Kecamatan Rawajitu Utara.

“Kok malah pakai LSM. Tinggal mereka jelaskan kok kWh tidak bisa keluar berbulan-bulan meski warga sudah bayar resmi, itu ada apa?  Waktu itu dijawab kehabisan stok. Tapi, anehnya banyak oknum biro berdatangan menawarkan kWh ke warga. Tapi tidak diterima lah,” ujarnya.

DPD LAI Lampung pun berencana menyurati PLN untuk kali kedua untuk segera menyelesaikan persoalan kWh meter yang belum terpasang.

Sementara Manager Komunikasi PT PLN (Persero) Unit Induk Distribusi Lampung Junarwin belum dapat dikonfirmasi meski nomor WhatsApp-nya dalam kondisi aktif, Jumat (3/7/2020). (*)