Desmond Nilai Pungli di Sukamiskin Jadi Domain Polri Bukan KPK

RILISID, Jakarta — Wakil Komisi III DPR Desmond J Mahesa mengapresiasi langkah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang berhasil membongkar praktik suap di dalam Lapas Sukamiskin, Bandung, Jawa Barat. Menurutnya, hal ini sekaligus membuktikan betapa bobroknya pengelolaan dan pengawasan Lapas.

"Apa yang ditemukan kemarin sangat jelas dimana orang-orang yang seharusnya ada di dalam Lapas pada saat peristiwa itu terjadi orangnya tidak ada. Ini kan mengindikasikan bahwa Lapas tidak beres," ujar Desmond di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (23/7/2018).

Namun menurut Desmond, seharusnya operasi tangkap tangan (OTT) di Lapas Sukamiskin itu menjadi domain tim Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar (Satgas Saber Pungli) di bawah Polri, bukan KPK. Hal ini pula yang menambah ketidakberesan masalah tersebut.

"Ini kan sebenarnya wilayah Saber Pungli, yang jadi soal adalah bentuk koordinasi dan supervisi antara KPK dan Polisi saya melihat bahwa ada yang tidak beres. Apa yang tidak beres? Harusnya dalam konteks melaksanakan instruksi presiden yang berkaitan dengan pungli itu Kapolri, bukan KPK," beber Desmond.

Untuk itu, Politisi Gerindra menyarankan, harus ada koordinasi antara lembaga-lembaga hukum terkait. Misal, KPK memberikan informasi lalu ditindaklanjuti Polri.

"KPK bisa berikan informasi, informasi inilah yang nantinya kita pertanyakan dalam raker dengan KPK hari ini ada tidak dilakukan? Pernah tidak dilakukan? Kalau pernah dilakukan dan Polri tidak melakukan apa yang diinformasikan KPK, wajar KPK melakukan tindakan yang kemarin di Lapas Sukamiskin," jelasnya.

Sementara menyinggung KPK yang meminta Lapas lebih baik dipindahkan ke Nusa Kambangan, Desmond menyambut positif usulan tersebut. Asalkan, harus jelas jaminan dan pengawasannya.

"Lapas Sukamiskin itu kan lapas yang paling mewah karena dibikin jaman Belanda. Lingkungannya enak dibandingkan lapas yang ada. Apakah dalam arti membuang mengirim orang ke Nusa Kambangan itu jaminan yang sama? Jaminan yang sama dengan keinginan KPK? atau masih sama saja, karena orang-orang penjaga lapasnya mentalnya sama,"

"Misalnya, terjadi juga kamar seperti kasus yang di Jakarta itu kan salah satu contoh, jadi kita melihat prinsip penegakan hukum ini jangan melihat sekeping-keping gitu," tandasnya.