BPJS Belasan Ribu Warga Mesuji Disetop

RILISID, Mesuji — Lebih 12 ribu warga miskin yang tercatat sebagai peserta penerima BPJS Kesehatan di Kabupaten Mesuji yang dibiayai APBD setempat, disetop sehingga kartu BPJS tidak aktif.  Akibatnya, ribuan warga terancam tidak terlindungi saat berobat ke fasilitas kesehatan.

Kondisi itu menjadi keluhan banyak kepala desa di Mesuji. Pasalnya, setiap mengantar warga yang sakit menggunakan kartu BPJS di fakses ditolak. Karena kartunya sudah tidak aktif.

Akibatnya warga miskin itu harus membayar sendiri biaya perobatan. “Ya, kadang kita kasihan.  Orang sudah tua, tidak mampu, pas sakit, kartunya tidak aktif. Sedangkan tindakan medis harus dilakukan secepatnya. Ini kadang kita kelimpungan juga. Mana biayanya kadang tidak sedikit. Bisa sampai Rp5juta-Rp10 juta sekali tindakan operasi,” ujar salah satu kepala desa di Simpangpematang, Senin (14/9/2020).  

Dan hal itu, kata dia, bukan hanya satu kali. Bisa berkali-kali terjadi. 

“Kalau tidak percaya, coba tanya kades desa lainnya  yang sering anter warganya sakit. Pasti mengalami hal ini juga,” terangnya. Saat masalah itu ditanyakan ke Dinas Sosial setempat, kata kades, juga tidak ada solusi.

Saat dikonfirmasi , Kepala Dinas Sosial Kabupaten Mesuji, Gunarso mengatakan juga mengetahui hal tersebut.

Namun ia juga mengaku bingung jika ada warga miskin yang sampai saat ini masih belum tercover PBI BPJS Kesehatan melalui APBD setempat.

Karena, kata Gunarso, pemkab sudah menggelontorkan dana cukup besar untuk iuran BPJS tersebut yakni Rp1,5 Miliar/bulan.

“Itu dana kita bayar terus tiap bulannya.  Saya juga heran kok masih ada warga miskin kita yang tidak tercover.  Hampir tiap hari juga kok masih ada orang datang ke Dinsos untuk minta surat rekomendasi tidak mampu untuk urus BPJS Kesehatan, makanya saya juga bingung ini,” ungkapnya.

Gunarso mengatakan ia sudah pernah secara langsung meminta data warga Kabupaten Mesuji yang sudah distop di BPJS Kesehatan.