24 Proyek Gagal di 2025, Plh Sekda Lampura Deadline Dinas SDABMBK hingga Februari

RILISID, Lampung Utara — Gagalnya tender 24 paket proyek infrastruktur di Kabupaten Lampung Utara (Lampura) sepanjang Tahun Anggaran 2025 menjadi alarm keras bagi tata kelola pembangunan daerah.

Total anggaran Rp27,155 miliar yang seharusnya menjelma menjadi akses jalan dan jembatan bagi masyarakat, justru berakhir tanpa satu pun pekerjaan fisik terlaksana.

Proyek-proyek tersebut bukan kegiatan rutin semata. Di dalamnya melekat kebutuhan dasar masyarakat sekaligus janji politik Bupati Lampung Utara, Hamartoni Ahadis, yang seharusnya ditunaikan melalui kerja konkret perangkat daerah.

Namun realitas berkata lain. Seluruh paket proyek gugur sebelum menyentuh tahap pelaksanaan.

Kegagalan ini otomatis menyeret Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga, dan Bina Konstruksi (SDABMBK) Lampura ke pusaran kritik.

Sorotan publik mengarah pada lemahnya perencanaan, pengendalian waktu, serta manajemen proyek yang berujung pada nihilnya realisasi pembangunan.

Di tengah tekanan tersebut, pihak SDABMBK menyatakan proyek-proyek itu hanya tertunda dan diklaim akan kembali digelar pada awal 2026.

Klaim ini justru memicu tanda tanya baru, mengingat dinamika penganggaran dan ketentuan administrasi yang tidak sederhana.

Pelaksana Harian Sekretaris Daerah (Plg Sekda) Lampura, Alamsyah, menegaskan kegagalan serupa tidak boleh kembali terjadi.

Ia menyebut proyek-proyek tersebut merupakan komitmen langsung bupati yang wajib ditindaklanjuti oleh dinas teknis.