Lampung Resmi Mendaftar Tuan Rumah PON, Ketua KONI Ajak Semua Pihak Kerja Keras
Tampan Fernando
Bandar Lampung
RILISID, Bandar Lampung — Ketua Umum KONI Provinsi Lampung, Taufik Hidayat, menegaskan bahwa pihaknya segera melengkapi seluruh persyaratan administrasi yang harus disampaikan ke KONI Pusat.
Salah satu yang paling penting adalah pembaruan MoU Lampung–Banten yang ditandatangani langsung oleh dua kepala daerah definitif sebagai bentuk komitmen bersama untuk menjadi tuan rumah PON XXIII Tahun 2032.
Hal ini disampaikan Taufik usai memimpin delegasi Lampung saat pendaftaran resmi bersama Banten ke KONI Pusat dan bertemu Tim Penjaringan Tuan Rumah PON di Jakarta, Kamis (20/11/2025).
Menurutnya, selain dokumen persyaratan dan bukti pembayaran, komitmen dua gubernur menjadi krusial karena MoU sebelumnya ditandatangani oleh pejabat pelaksana tugas.
“Tahapan berikutnya kita menunggu kedatangan tim penilai yang akan memverifikasi kesiapan venue di Lampung dan Banten. Jadi semuanya masih menunggu hasil penilaian tersebut,” ujarnya.
Menanggapi kemungkinan Lampung–Banten menjadi alternatif tuan rumah jika PON 2028 di NTB–NTT mengalami kendala, Taufik menyebut hal itu sebatas kemungkinan.
“Itu hanya gambaran situasi. Bisa saja terjadi, bisa juga tidak. Yang dibahas adalah kesiapan venue, bukan permintaan dari kita. Venue di Lampung dan Banten sudah cukup siap, tapi keputusan tetap di tim penilai,” jelasnya.
Taufik menegaskan bahwa seluruh pemangku kepentingan di daerah sudah harus mulai bekerja dari sekarang, termasuk cabang olahraga yang diproyeksikan bertanding pada PON 2032.
“Dengan pendaftaran ini, semua pihak harus mulai menyiapkan diri. Teman-teman cabor juga perlu menyiapkan atlet sejak dini untuk persiapan jangka panjang,” tambahnya.
Ia menilai banyak hal yang harus dipikirkan, mulai dari infrastruktur, venue pertandingan, kesiapan atlet, hingga penguatan SDM baik teknis maupun nonteknis.
PON 2032
PON Lampung
PON Lampung Banten
"Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel di atas tanpa seizin redaksi"
