Perekonomian Lampung on Track

Sedangkan peningkatan belanja kesehatan 1 persen, meningkatkan 0,0066 persen IPM. Anggaran kesehatan tersebut digunakan untuk revitalisasi puskesmas/posyandu, program Jaminan Kesehatan bagi masyarakat serta program edukasi dan promosi gerakan masyarakat hidup sehat dan program lainnya secara nyata meningkatkan usia harapan hidup masyarakat yang berkontribusi pada naiknya indeks kesehatan masyarakat.

Namun jika dikaji dari sisi fungsi ekonomi, maka terdapat kebijakan yang perlu dilakukan bersama yakni meminimalisasi alokasi anggaran untuk belanja pegawai karena tidak secara langsung memberikan dampak pada masyarakat.

Alokasi anggaran pada fungsi ekonomi diharapkan mampu memberikan dukungan anggaran yang lebih besar pada sektor pertanian sebagai sektor unggulan, membuat program pemberdayaan masyarakat, dan pendirian BUMDes.

Hampir seluruh indikator kesejahteraan masyarakat Lampung di tahun 2021 telah tercapai sesuai dengan target.

Hal yang perlu ditangani lebih lanjut yakni penanganan pengangguran. Dengan meneruskan program Lampung Ramah Investasi berupa mempermudah perijinan dan pemberian insentif bagi pelaku usaha, maka akan banyak investor yang membuka usahanya di Lampung.

Efeknya, akan membuka lapangan pekerjaan baru dan secara langsung akan menurunkan tingkat pengangguran. Apalagi kehadiran beberapa proyek strategis nasional seperti Bendungan Way Sekampung yang dapat dioptimalkan Pemerintah Daerah Lampung membangun destinasi ekowisata yang akan menjadi kawasan ekonomi baru.

Lebih lanjut Pemerintah Daerah perlu membuat program satu desa percontohan pada setiap kecamatan sebagai benchmark bagi desa lain.

Desa percontohan yang diasistensi oleh tim daerah maupun pemerintah pusat tersebut, akan menginspirasi desa-desa lain untuk bekerja keras menemukan potensi lokalnya dan menyusun strategi pengembangan secara terukur dan terencana. Sehingga, harapan hadirnya ekonomi kreatif di level desa, akan terwujud secara perlahan.

Capaian sepanjang tahun 2021, perlu terus dipertahankan oleh seluruh jajaran pemerintah, baik pusat maupun daerah.

Kerja keras APBN dan APBD sepanjang tahun 2021, menjadi modal besar dalam mendorong perekonomian Lampung lebih atraktif di tahun 2022 ini dan menjadi pendorong ketercapaian KEMPPKF tahun 2023 sebagaimana telah menjadi konsensus eksekutif dan legislatif level nasional. (*)