Kampus Merdeka ala Nadiem: Menghancurkan atau Menguatkan?

RILIS.ID

RILIS.ID

30 Januari 2020 06:01 WIB
Perspektif | Rilis ID
Prof. M. Budi Djatmiko, Ketua Umum APTISI Pusat; Presiden GERAAAK Indonesia; Ketua Dewan Pembina APPERTI; Ketua Dewan Pembina PT Teknik & Sains Indonesia; Ketua Umum HPTKes Indonesia; Ketua Dewan Pembina PT Kependidikan; Dewan Penasehat APTIKOM dan Ketua Dewan Pembina APPSIHI
Rilis ID
Prof. M. Budi Djatmiko, Ketua Umum APTISI Pusat; Presiden GERAAAK Indonesia; Ketua Dewan Pembina APPERTI; Ketua Dewan Pembina PT Teknik & Sains Indonesia; Ketua Umum HPTKes Indonesia; Ketua Dewan Pembina PT Kependidikan; Dewan Penasehat APTIKOM dan Ketua Dewan Pembina APPSIHI

Konon, nanti, seperti apa pelaksanaan kebijakan ”Merdeka Belajar di Perguruan Tinggi” ini?

Nadiem mengharapkan Kampus Merdeka mendorong proses pembelajaran di PT yang semakin otonom dan fleksibel. Ini kebijakan yang baik. Maka hemat kami, Dirjen Dikti khususnya Direktur Akademik, BAN PT dan semua pihak memberi kebebasan setiap PT meramu kurikulum sesuai visi dan misi PT dan tidak terbelenggu dengan kurikulum baku dari program studi sejenis. Mungkin disepakati kesamaannya hanya 30-40 persen konten matakuliahnya yang harus sama di semua program studi yang sama.

Jika memang bertujuan demi terciptanya kultur belajar yang inovatif, tidak mengekang, dan sesuai dengan kebutuhan masing-masing PT, maka kita harus tahu peta jalan (road map) PT di Indonesia.

Diperkirakan PT di Indonesia yang memiliki mahasiswa di atas 10.000 orang, tidak lebih dari 300 PT atau dibawah 5 persen dari total PTS yang jumlahnya lebih dari 4.520. Sisanya, 70 persen lebih mahasiswanya di bawah 1.000. PTS yang memiliki mahasiswa di antara 1.000-5.000 sekitar 10 persen dan 5.000-10.000 juga di sekitar 15 persen.

Maka semestinya Kemendikbud memberi perhatian kepada kelompok PTS yang mahasiswanya di bawah 1.000, yang diarahkan untuk terciptanya kultur belajar yang inovatif, tidak mengekang, dan sesuai dengan kebutuhan PTS terbanyak di negeri ini. Bukan memotret 10 PT Negeri (PTN) terbaik Indonesia saja, misalnya, pasti tidak bisa menyelesaikan permasalahan sesungguhnya PT kita.

Kemendikbud menyatakan bahwa ada empat bagian dari terobosan kebijakan Merdeka Belajar untuk PT, dan bagian dari rangkaian terobosan kebijakan Kemendikbud di bawah tema payung ”Merdeka Belajar”.

Namun menurut kacamata APTISI ini bukan terobosan utama. Dikatakan ”terobosan utama” jika Kemendikbud berani menaikkan target APK kita hingga 60 persen dan memasukan 5 PTN menjadi 100 PT terbaik dunia selama periode Nadiem sampai tahun 2024.

Karena kalau otak-atik di kemerdekaan belajar semacam ini hal yang biasa-biasa saja. Karena kehebatan dan kemajuan PT kembali pada PT masing-masing. Tetapi, jika menaikan APK butuh kerja tim antar kementerian, butuh pemikiran, dan strategi yang jitu. Karena bicara kenaikan APK butuh kestabilan hukum, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, dan keamanan Indonesia, yang sekarang sering dipertanyakan di ruang publik.

Sedangkan untuk menjadikan 5 PTN kita masuk 100 PT terbaik dunia, di mana ini adalah capaian yang luar biasa, maka konsen PTN ke depan bukan cari mahasiswa lokal. Tetapi, mampu merekrut mahasiswa asing, dan riset kelas dunia. Melahirkan produk inovasi dari PTN atau lahir hadiah Nobel dari PTN, karena memang anggarannnya sudah di-back up oleh APBN sebanyak 20 persen, walaupun diperkirakan tidak mencapai angka 15 persen.

Pembukaan Program Studi Baru (1)
Merdeka Belajar 1: Alhamdulillah, Kemendikbud telah merespons dengan baik ke inginan APTISI untuk mempermudah perizinan untuk pembukaan prodi pada PTS secara otonomi, dengan tidak menggunakan birokrasi yang berbelit-belit dan panjang.

Menampilkan halaman 2 dari 8

Follow WhatsApp Channel

rilis.id

Dapatkan update berita terbaru setiap hari langsung dari kami.

Editor: gueade
Tag :

"Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel di atas tanpa seizin redaksi"

Share
Berita Lainnya