Pariwisata Lampung Terpukul Pandemi, 5.670 Orang Dirumahkan

RILISID, Bandarlampung — Sosial dan physical distancing ibarat pisau bermata dua. Pada satu sisi efektif mencegah makin merebaknya Corona Virus Disease (Covid-19). Namun di bagian lain melumpuhkan berbagai sektor.

Pariwisata adalah satu sektor yang terkena dampak luar biasa pandemi Covid-19. Data tenaga kerja sektor pariwisata di Lampung sampai 15 Mei 2020, terdapat 5.670 orang yang dirumahkan (unpaid  leave). Jumlah ini diyakini terus bertambah hingga saat ini.

Adalah Wakil Gubernur Lampung Chusnunia Chalim yang mengungkapkan fakta ini pada seminar nasional (semnas), yang digelar Magister Manajemen dan Fakultas Ekonomi Universitas Sang Bumi Ruwa Jurai (Saburai), Kamis (13/8/2020).

Ia menjadi salah satu pembicara dalam semnas bertema ”Manajemen Strategi di Era New Normal dari Berbagai Aspek” yang diselenggarakan secara daring ini (baca juga: Univ. Saburai Gelar Semnas Manajemen di Era New Normal). Acara dibuka Rektor Universitas Saburai, Henni Kusumastuti.

Menurut Nunik –sapaan akrab Chusnunia Chalim, upaya membangkitkan kembali sektor pariwisata kini gencar dilakukan dengan  menerapkan standar operasional prosedur (SOP) baru. Hal ini wajib dipatuhi oleh wisatawan dan pelaku usaha  bidang pariwisata.

Salah satunya adalah membuat standar akomodasi untuk pariwisata. Seperti penggunaan double bed dengan kapasitas tamu maksimum dua orang; pengurangan penggunaan kamar hotel dengan hanya mempertahankan 50 persen okupansi; dan pengurangan kapasitas tempat tidur di  asrama.

”Termasuk mengurangi kegiatan makan di restoran. Bila over kapasitas,  para tamu akan diarahkan membawa sarapan atau makan malam ke kamarnya,” papar Nunik.

Presiden Direktur PT Sri Rejeki Isman Tbk (Sritex) Iwan Setiawan Lukminto membenarkan penjelasan Nunik. Menurut dia, pandemi ini telah menyebabkan gelombang PHK besar-besaran, kurangnya likuiditas perusahaan, dan melambatnya ekonomi dunia.

”Sebab itu, kami berupaya mengadaptasi bisnis dengan protokol new normal. Ini semua untuk menjaga eksistensi usaha dan menjaga kepercayaan publik. Kebijakan pemerintah, juga amat penting demi mempercepat pemulihan ekonomi,” ungkapnya.

Lain halnya dengan Sekjen Kementerian Desa, PDT, dan Transmigrasi Anwar Sanusi. Ia menyoroti pembangunan desa di era new normal. Paling tidak pemerintah pusat telah melakukan tiga langkah: menangani kesehatan warga, membuat jaring pengaman warga miskin, dan upaya membangkitkan ekonomi desa.