DPC Gerindra Lampura: Gagalnya Lelang 24 Proyek Bukti Lemahnya Perencanaan Dinas

Menurut dia, penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) harus melalui tahapan perencanaan yang jelas, mulai dari penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), pembahasan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS), hingga penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD) yang dibahas bersama DPRD.

"Proses itu penting agar setiap program yang masuk dalam APBD memiliki legitimasi hukum yang kuat dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan," kata Farouk.

Ia juga menepis anggapan bahwa kritik yang disampaikannya dilatarbelakangi kepentingan proyek.

"Saya hanya ingin meluruskan polemik APBD ini. Bukan karena rebutan paket proyek atau karena saya tidak kebagian. Selama ini saya tidak pernah ikut campur soal proyek di Pemda Lampura," ujarnya.

Farouk menambahkan, Partai Gerindra merupakan salah satu partai pendukung pasangan bupati terpilih pada Pilkada Lampura.

Karena itu, menurutnya, penting memastikan setiap kebijakan anggaran tidak menimbulkan persoalan hukum di kemudian hari.

Ia menilai langkah paling aman secara hukum adalah melaksanakan proyek-proyek tersebut melalui APBD Perubahan.

"Kalau dipaksakan dilaksanakan sekarang, APBD maupun surat keputusan penetapan pemenang lelang berpotensi digugat. Yang paling aman secara hukum adalah dimasukkan dalam APBD Perubahan," kata Farouk.

Sementara itu, Kepala Dinas SDABMBK Kabupaten Lampura Kadarsyah, sebelumnya telah memberikan klarifikasi secara terbuka di media sosial terkait polemik 24 paket proyek infrastruktur senilai Rp27,155 miliar yang menjadi perhatian publik.

Kadarsyah menjelaskan dirinya baru dilantik sebagai kepala dinas pada 3 Agustus 2025.