Wow! Pemerintah Beri Kompensasi Listrik Rp17,8 Triliun ke PLN

RILISID, Jakarta — PT PLN (Persero) mengapresiasi dukungan Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Keuangan yang telah mempercepat pembayaran dana kompensasi atas selisih tarif listrik beberapa golongan dengan Biaya Pokok Penyediaan (BPP) listrik.

Pembayaran kompensasi sebesar Rp17,83 triliun tersebut merupakan nilai kompensasi untuk periode kuartal IV 2023 yang telah dilakukan pada Rabu (22/5/2024).

Kompensasi ini merupakan bentuk kehadiran negara menjaga daya beli masyarakat dan pertumbuhan ekonomi nasional.

Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo mengapresiasi dukungan pemerintah dalam merealisasikan dana kompensasi ini.

Selain berkontribusi dalam menjaga likuiditas perseroan, pembayaran kompensasi juga menjadi bentuk dukungan pemerintah pada upaya menggerakkan roda perekonomian lewat sektor kelistrikan. 

"Kami berterima kasih untuk dukungan Pemerintah Indonesia. Negara benar-benar hadir mendukung layanan kelistrikan dan membantu perseroan untuk terus bertumbuh dengan arus kas positif. Lebih jauh, PLN dapat semakin aktif di mana listrik bukan sekadar untuk menerangi namun juga menggerakkan perekonomian masyarakat," kata Darmawan. 

Darmawan menjelaskan, di tengah berbagai tantangan ekonomi global yang terjadi, Pemerintah Indonesia bersama PLN terus berupaya menghadirkan energi listrik yang berkeadilan dan terjangkau. Ini ditunjukkan lewat kebijakan pemerintah untuk menjaga daya beli masyarakat. 

“Ini langkah konkret pemerintah di mana tata kelola yang dilakukan pemerintah sudah sangat baik. Ini juga wujud bahwa negara hadir untuk menjaga daya beli dan memperoleh pelayanan listrik yang berkesinambungan,” ujar Darmawan.

Sepanjang tahun 2023 PLN melakukan extraordinary effort untuk menjaga stabilitas kondisi keuangan PLN dengan melakukan upaya efisiensi.

PLN memiliki program Cash War Room (CWR) yang berfokus pada penguatan manajemen keuangan secara komprehensif, baik dari sisi pengendalian anggaran dan performance, pengelolaan likuiditas dan manajemen utang, maupun pengelolaan valuasi aset.