Transparansi Dana Desa ala Tiyuh Candra Mukti Patut Ditiru
Joni Efriadi
Tulangbawang Barat
“Pembangunan tersebut dilaksanakan sesuai tahapan pencairan tiga tahap. Yaitu 20 persen, 40 persen dan terakhir 40 persen,” paparnya.
Menurut Marsudi, transparansi dana desa untuk menghindari terjadinya penyelewengan dan menepis kecurigaan publik.
“Dan terutama pembangunan di desa dapat berlangsung secara kondusif,” ucapnya.
Sebagaimana diketahui, UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa menyebutkan bahwa dana desa wajib digunakan untuk empat urusan. Yakni penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pembinaan, dan pemberdayaan masyarakat.
Dana desa pada intinya dipergunakan untuk kesejahteraan warga, mendorong pembangunan infrastruktur, perekonomian warga dan jenis pemberdayaan lainnya. Kemudian aspek transparansi dan partisipasi menjadi dua kata kunci penting. (*)
"Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel di atas tanpa seizin redaksi"
.jpeg)
