Pati Masih Kekurangan Mesin Pengering Padi

RILISID, Pati — Asisten Logistik Kepala Staf Kodam IV/Diponegoro Kol Czi Agus Supriyono menerangkan, beberapa kendala yang ditemui saat panen raya. Misal, minimnya mesin pengering (dryer), padahal sedang musim hujan. "Kalau gabah dijemur secara alami, akan rusak," ungkapnya dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Serap Gabah Karesidenan Pati di Pati, Jawa Tengah, Selasa (13/2/2018).

Dia juga mengimbau para Kodim di bawah Kodam IV/Diponegoro tak sungkan bertanya masalah terkait. Soalnya, TNI belum lama ditugaskan untuk menyerap gabah. "Ini tidak sepele," tegas Agus. Dia juga menawarkan barak-barak TNI AD jadi tempat penyimpanan hasil sergap, jika gudang Bulog tak memadai.

Dukungan turut disampaikan Kepala Bulog Subdivre II Pati, Muhammad Taufiq. Dia memastikan Bulog akan menyerap seluruh gabah petani di Karesidenan Pati selama kualitasnya sesuai kriteria.

"Kami sengaja bawa seluruh Kepala Gudang di lima kabupaten. Pati, Blora, Jepara, Rembang, Kudus. Ini bentuk kesiapan Bulog," jelasnya. Alasannya, masalah pangan risikonya besar. "Mungkin lebih bahaya pangan habis dibanding lainnya. Ini, kan, menyangkut masalah perut," tambahnya.

Sementara, perwakilan BRI menyampaikan, pihaknya siap membantu Tim Sergap dalam pemberian pinjaman untuk membeli gabah petani. Namun, pembiayaan bersifat komersial. Apalagi, perjanjian kerja sama (PKS) atas tindak lanjut nota kesepahaman (memorandum of understanding/MoU) belum disusun, sehingga petunjuk pelaksana dan teknis (juklak/juknis) belum tersedia.

Meski begitu, dirinya siap mengupayakan suku bunga yang diberikan nanti lebih rendah. Kesepakatan yang dihasilkan akan disampaikan ke pimpinan di atasnya untuk dipertimbangkan.

Adapun perwakilan Dinas Ketahanan Pangan Jateng menyampaikan, pihaknya telah memanggil 24 dinas terkait se-Jateng dan menyosialisasikan Brigade Panen. Termasuk menindaklanjuti surat Dirjen Prasarana Sarana Pertanian (PSP) Kementan terkait sergap.

Kesempatannya, seperti penggunaan pemanen kombinasi (combine harvester) diprioritaskan pada lokasi panen yang hasilnya dibeli Kodim. Kedua, posisi combine harvester di kelompok tani atau gabungannya (poktan/gapoktan), Unit Penyedia Jasa Alsintan (UPJA), maupun operator tetap di lembaga masing-masing.

Lalu, pengeloaan combine harvester oleh poktan, gapoktan, atau UPJA, pemanfaatannya harus dikoordinasikan dengan Kodim. Keempat, posisi combine harvester Brigade Alsintan dapat dimanfaatkan Kodim dengan perjanjian pinjam-pakai tanpa biaya.

Kemudian, Provinsi maupun kabupaten/kota yang sedang proses pinjam-pakai diprioritaskan pada lokasi panen yang hasilnya dibeli Kodim, dan pemanfaatannya harus dikoordinasikan antara dinas dan Kodim. Terakhir, koordinasi di penerintah daerah yang melibatkan unsur terkait.