Kebijakan Impor Garam Ditengarai Jadi Permainan Mafia
Ainul Ghurri
RILISID, — RILIS.ID, Jakarta— Ketua Pengurus Harian Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI), Tulus Abadi, menilai keputusan impor garam adalah kebijakan yang ironis. Mengingat, Indonesia memiliki garis pantai terpanjang di dunia.
"Impor garam hal ironis, karena seharusnya kita berdaulat garam," katanya saat dihubungi rilis.id di Jakarta, Sabtu (20/1/2018).
Ia pun menduga, keputusan impor garam hanyalah trik untuk justifikasi menaikkan kuota impor garam, baik dari importir maupun distributor besar yang memanfaatkan situasi ini.
"Ini menunjukkan, ada permainan dan mafia garam yang mempertahankan impor, khususnya garam industri," tuturnya.
Ia mengatakan, sudah waktunya pemerintah menunjukkan keseriusannya untuk menghentikan impor garam. Salah satunya, memberantas mafia impor di dalam lembaga negara, yang terindikasi terlibat permainan dengan perusahaan impor.
Jika tak ada ketegasan dari pemerintah, maka bukan hal mustahil negeri ini jadi wadah permainan mafia mencari keuntungan. Akhirnya, Indonesia tak mampu mencapai swasembada garam.
"Seharusnya pemerintah memfasilitasi industri garam agar bisa berkembang di level nasional. Stok garam saat ini seharusnya ada, usut itu. Jangan-jangan ada yang ditimbun oleh distributor nakal," tandasnya.
Sebelumnya, Pemerintah menetapkan kuota impor garam keperluan industri sebesar 3,7 juta ton pada 2018. Keputusan tersebut, diambil melalui rapat koordinasi terbatas yang digelar Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution, Jumat (19/1) kemarin.
"Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel di atas tanpa seizin redaksi"
