Inovasi Digital Terus Dikebut untuk Optimalkan PAD Pesawaran Tahun 2023

”Kalau untuk pariwisata itu tersendiri, ada retribusi sendiri. Kami sebagai koordinator punya tanggung jawab moral untuk mengingatkan atau berkoordinasi dengan OPD terkait. Koordinasi ini dilakukan untuk mengetahui kendala-kendala yang dihadapi, misalnya mereka belum optimal di pajak hiburan atau pajak parkir. Nah, kita coba berkolaborasi agar bisa lebih maksimal,” tuturnya.

Terkait penggunaan Qris, Evans akan menerapkan pada objek pajak tertentu. Qris menjadi sistem pembayaran alternatif. Ia mengakui potensi PAD terus berkembang, sehingga OPD dituntut lebih berinovasi untuk mengoptimalkan pendapatan daerah.

”Seperti PBB (Pajak Bumi Bangunan), sekarang mau kita arahkan tahun depan, mudah-mudahan tahun 2024 pembayarannya tidak lagi tunai, semua by system. Nanti kita akan sosialisasikan, kita enggak akan mempersulit masyarakat, nanti kita akan carikan solusinya, khususnya untuk masyarakat di perdesaan,” katanya.

Selain berinovasi, lanjut Evans, aparatur Bapenda Pesawaran tak henti-hentinya mengingatkan masyarakat agar mematuhi kewajibannya membayar pajak tepat waktu. Ini mengingat target pendapatan daerah tahun 2023 cukup tinggi, yakni sebesar Rp73,522 miliar.

”Karena target pendapatan daerah tahun 2022 kemarin itu tidak tercapat, dari target Rp65 miliar lebih, hanya terealisasi Rp36 miliar sekian atau 55,92 persen,” ungkapnya.

Evans pun optimistis tahun ini pihaknya bisa mencapai target. Pihaknya akan menerjunkan tim ke lapangan untuk mengoptimalkan beberapa potensi yang ada di Bumi Andan Jejama. Salah satunya pajak penerangan jalan.

”Kami akan berkoordinasi dengan PLN, kebetulan kita dan PLN sudah membuat janji, kemungkinan di awal Juni kita akan bersilaturahmi dan membahas tentang peningkatan pendapatan di pajak penerangan jalan. Selain itu juga pajak air bawah tanah, nanti kami akan berkoordinasi dengan dinas perizinan untuk meminta data perizinan-perizinan yang ada di Pesawaran, di mana kemungkinan perusahaan-perusahaan tersebut memang seharusnya jadi objek pajak air bawah tanah,” paparnya.

Pihaknya juga akan mengoptimalkan delapan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Bapenda yang tersebar di 11 kecamatan. Menurut dia, masyarakat perdesaan bisa datang langsung ke UPT setempat jika ada hal-hal yang ingin dikonsultasikan terkait layanan pembayaran pajak.