Hantam Kromo, YLKI Tolak Wacana Pilot TNI AU Terbangkan Garuda

RILISID, Jakarta — Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) menolak wacana personel TNI Angkatan Udara (AU) menggantikan pilot Garuda, menyusul ancaman mogok serikat pekerja perusahaan pelat merah tersebut. Sebab, langkah tersebut menabrak regulasi.

"Tindakan yang main hantam kromo, bahkan antiregulasi, baik regulasi nasional dan atau internasional, ICAO. Sebab, antara pilot penerbangan sipil dengan penerbangan militer berbeda aturan dan berbeda karakter," ujar Ketua Pengurus Harian YLKI, Tulus Abadi, via siaran pers yang diterima rilis.id di Jakarta, Sabtu (9/6/2018).

Dia mencontohkan dengan Boeing 737-800. Untuk menerbangkan pesawat varian 737NG terpopuler tersebut, pilot harus mengantongi lisensi dan rating yang bisa diperoleh 2-3 bulan. Juga perlu waktu untuk pengenalan rute, jenis bandara, dan budaya layanan yang dipersyaratkan.

"Bisa dipastikan, tidak ada pilot TNI AU yang sudah memiliki Sertifikat Pelatihan Boeing 737-800," kata Tulus yakin. "Tidak bisa kita bayangkan, kalau pergantian pilot itu dilakukan dalam waktu sekejab. Aspek safety yang menjadi taruhannya," imbuhnya Tegas.

Karenanya, YLKI meminta Serikat Karyawan Garuda (Sekarga) dan Asosiasi Pilot Garuda (APG) mengurungkan niat mogok kerja, apalagi dalam masa peak session, seperti mudik Lebaran.

"Mogok, adalah tindakan kontraproduktif dari sisi pelayanan pada konsumen. YLKI meminta, agar pemerintah lebih terbuka dan kooperatif, membangun komunikasi yang baik dengan Sekarga dan APG," tandas Tulus.