Gawat! Pengamat Sebut Kondisi Ekonomi 1997 Lebih Baik dari Saat Ini

Elvi R

Elvi R

Padang

7 September 2018 16:00 WIB
Bisnis | Rilis ID
ILUSTRASI: RILIS.ID/Dendi Supartman
Rilis ID
ILUSTRASI: RILIS.ID/Dendi Supartman

RILISID, Padang — Pengamat Ekonomi Universitas Andalas (Unand) Padang, Profesor Elfindri mengatakan, ekonomi sekarang mengalami kondisi yang serius dengan indikator utama antara lain transaksi berjalan (current account). Bahkan, indikator tersebut menunjukkan, kondisi 1997 masih lebih baik dari 2018.

"Pada 1997 tercatat defisit transaksi berjalan sebesar US$4,89 miliar dan nilai tersebut lebih kecil dari defisit transaksi berjalan 2018, yang mencapai US$8 miliar," kata Elfindri dihubungi dari Pekanbaru, Jumat (7/9/2018).

Menurutnya, secara persentase terhadap Gross Domestic Product (GDP), defisit transaksi berjalan 1997 tercatat sebesar 2,2 persen dari GDP, juga lebih kecil dari 2018 yang tercatat sebesar 3,04 persen dari GDP.

Di indikator berikutnya, katanya, neraca perdagangan 1997 justru surplus sebesar US$410 juta atau berbanding terbalik dari 2018 yang neraca perdagangan (kumulatif Januari-Juli 2018) mencatat defisit sebesar US$3,02 miliar.

"Beberapa indikator, seperti rasio cadangan devisa dan inflasi, pada 1997 memang lebih buruk dari 2018. Tercatat cadangan devisa 1997 hanya sebesar 2,9 bulan impor, lebih buruk dari cadangan devisa 2018 yang mencapai 6,9 bulan impor. Inflasi 1997 sebesar 6,2 persen juga lebih tinggi dari 2018 yang hanya sebesar 3,2 persen," katanya.

Sementara, indikator-indikator lainnya nyaris setara yakni Debt service ratio (DSR) 1997 sebesar 30 persen, hanya sedikit lebih tinggi dari 2018 yang tercatat sebesar 26,2 persen.

Untuk rasio investasi asing langsung (foreign direct investment/FDI) terhadap GDP pada 1997 tercatat sebesar 1,48 persen sementara 2018 tercatat sebesar 1,5 persen.

"Dan yang terakhir, peringkat surat utang (bond) dari lembaga internasional semacam Standard & Poor's pada 1997 dan 2018 ternyata sama-sama BBB," katanya.

Oleh karena itu untuk menahan penurunan nilai tukar Rupiah tersebut pemerintah perlu melakukan gerakan kemandirian, untuk memastikan dalam enam bulan ke depan tersedia pangan dan keperluan pokok lainnya.

Selain itu, katanya, pemerintah perlu menunda proyek-proyek yang memerlukan kebutuhan impor, berikutnya upayakan untuk menggarap secara mikro peningkatan ekspor yang bahan-bahannya sudah jadi, lakukan penghematan dan consumption thrift terhadap produk impor.

Menampilkan halaman 1 dari 2
Next

Follow WhatsApp Channel

rilis.id

Dapatkan update berita terbaru setiap hari langsung dari kami.

Editor: RILIS.ID
Tag :

"Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel di atas tanpa seizin redaksi"

Share
Berita Lainnya