APTISI Dorong Pemprov Lampung Salurkan Beasiswa KIP Daerah untuk Mahasiswa Kurang Mampu

RILISID, Bandar Lampung — Asosiasi Perguruan Tinggi Swasta Indonesia (APTISI) Wilayah II-B mendorong Pemerintah Provinsi Lampung merancang program beasiswa Kartu Indonesia Pintar Daerah (KIPDa).

Inisiatif ini dinilai penting untuk memperluas akses pendidikan tinggi, khususnya bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu.

Ketua APTISI Wilayah II-B Lampung, Firmansyah Y Alfian, mengungkapkan bahwa angka partisipasi kasar (APK) lulusan SMA/sederajat di Lampung yang melanjutkan kuliah masih rendah, hanya sekitar 22 persen.

Angka ini menempatkan Lampung sebagai salah satu provinsi dengan APK pendidikan tinggi terendah di Indonesia.

“Pendidikan tinggi adalah kunci masa depan. Karena itu dibutuhkan kebijakan afirmatif seperti KIPDa, agar anak-anak dari keluarga tidak mampu tetap bisa melanjutkan kuliah,” ujar Firmansyah, Sabtu (27/9/2025).

Menurutnya, persoalan rendahnya APK bukan hanya soal daya tampung perguruan tinggi, melainkan juga kondisi sosial ekonomi masyarakat. Skema kolaboratif antara pemerintah daerah dan perguruan tinggi swasta (PTS) dinilai bisa menjadi solusi.

“Misalnya, biaya kuliah dibagi antara pemerintah dan yayasan PTS. Ini akan meringankan mahasiswa sekaligus menunjukkan sinergi nyata lintas sektor,” jelasnya.

Firmansyah menambahkan, PTS di Lampung selama ini sudah berperan penting dalam membuka akses pendidikan tinggi, meski dihadapkan pada keterbatasan sumber daya dan minimnya jumlah mahasiswa baru.

“Dari APK 22 persen, hanya sekitar 10 persen yang masuk PTN. Sisanya, sekitar 12–13 persen kuliah di PTS. Namun angka ini tersebar di lebih dari 70 kampus, sehingga rata-rata satu kampus hanya menerima 200 mahasiswa baru, bahkan ada yang hanya 20–30 mahasiswa,” ungkap mantan Rektor IIB Darmajaya itu.

Ia menegaskan, PTS harus dipandang sebagai mitra strategis pembangunan SDM daerah, bukan sekadar pelengkap. Karena itu, APTISI juga mengajak pemerintah kabupaten/kota ikut mendukung program seperti KIPDa.