Pencalonan Drg Elin Septiani Ditolak KPU Pesawaran, Ini Kata Aries Sandi

RILISID, Pesawaran — Pencalonan Drg. Elin Septiani sebagai calon pengganti pada Pemungutan Suara Ulang (PSU) di Kabupaten Pesawaran ditolak Komisi Pemilihan Umum (KPU), Partai Demokrat menyampaikan permohonan keberatan atas penolakan tersebut.

Hal ini disampaikan Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Demokrat Kabupaten Pesawaran, Aries Sandi Darma Putra di depan Kantor KPU setempat, Rabu (12/3/2025).

"Atas perintah Ketua Umum Partai Demokrat (AHY), Sekjen dan saya selaku Ketua DPC, hari ini kita sampaikan aspirasi atas permohonan dan keberatan penolakan dari pada calon kami," ujar Aries Sandi.

Aries Sandi menambahkan, Partai Demokrat sudah menyiapkan beberapa surat untuk disampaikan kepada pihak penyelenggara, yaitu KPU RI, KPU Provinsi Lampung dan KPU Kabupaten Pesawaran untuk menjalankan amar putusan Mahkamah Konstitusi (MK).

Namun menurut Aries, KPU Kabupaten Pesawaran dianggap tidak menjalankan amar putusan MK dan perintah surat dari KPU RI, dengan mengeluarkan pengumuman berita acara penolakan Drg. Elin yang disampaikan kepada Partai Demokrat.

"Kami rasa ini tidak adil bagi kami, karena KPU tidak menjalankan amar putusan MK dan tidak menjalankan perintah surat dari KPU RI, karena jelas 3 parpol ini harus mengusung hanya satu calon," ucapnya.

Menurut Adin Aries sapaan akrab Aries Sandi, dengan keputusan KPU yang meloloskan calon Supriyanto-Suriansyah Rhalieb dianggap cacat hukum.

Karena tidak berdasarkan putusan MK, sebab satu parpol pengusung tidak memberikan rekomendasi B1-KWK kepada calon yang di putuskan oleh KPU Kabupaten Pesawaran.

"Kalau dasar penolakan terhadap calon kami tidak ditandatangani oleh wakil dan tidak dihadiri oleh wakil itu tidak mendasar, dan juga sebaliknya Supri-Suriansyah juga tidak ada dasarnya untuk disahkan karena tidak seusai dengan amar putusan MK," terangnya.

Selain itu, Adin Aries menegaskan akan melawan ketidak adilan untuk menjaga dan menegakan demokrasi di Kabupaten Pesawaran, serta menuntut KPU untuk bekerja secara profesional sesuai keputusan dari Mahkamah Konstitusi.