Yang Lebih Penting daripada Pilkada lewat DPRD

RILISID, Depok — Peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW), Almas Sjafrina, mengakui, pemilihan kepala daerah (pilkada) langsung menelan biaya tinggi. Tapi, prosesnya dikembalikan ke DPRD takkan menghilangkan korupsi.

"Tindakan itu tidak menjawab masalah. Pemilihan langsung memang memakan biaya yang tinggi, tapi bukan berarti kita harus kembali ke pilkada oleh DPRD," ujarnya di Depok, Jawa Barat, Jumat (20/4/2018).

Baca: Pimpinan MPR Sebut Pilkada lewat DPRD dalam Kajian

Jika kepala daerah ditentukan DPRD, menurut Almas, korupsi tetap bisa dilakukan. Soalnya, sistem demokrasi seperti itu hanya akan memberi kesempatan bagi aktor lain untuk terlibat korupsi.

"Saat pemilihan langsung yang korupsi calonnya. Kalau yang dipilih DPRD, apakah ada yang bisa menjamin kandidat tidak bisa menyuap anggota DPRD yang akan memilihnya?" tanya dia.

Dibanding mewacanakan pilkada oleh DPRD, katanya, pemerintah dan DPR sebaiknya membuat aturan penghilangan serta sanksi mahar politik. "Itu yang menjadi akar masalah dan harus dibenahi," tutupnya.

Baca: KPK Tak Sepakat Kepala Daerah Dipilih DPRD, Ini Alasannya