Setara: Politisasi SAR di Pilkada 2018 Relatif Kecil

RILISID, Jakarta — Setara Institute mengapresiasi berbagai pihak yang telah bekerja keras menjaga penyelenggaraan Pilkada Serentak 2018 berlangsung aman, damai dan terkendali, termasuk mengurangi politisasi SARA. 

Menurut Direktur Riset Setara Institute, Halili, politisi SARA dalam Pilkada Serentak 2018 ini relatif kecil bila dibandingkan pada Pilkada 2017, terutama di DKI Jakarta. 

"Jika dibandingkan dengan dinamika Pilkada Serentak gelombang kedua tahun 2017, khususnya pada Pilkada DKI, kuantitas dan intensitas politisasi SARA relatif kecil," kata Halili melalui siaran persnya kepada rilis.id, Jumat (29/6/2018). 

Dia menjelaskan, minimnya politisasi SARA di Pilkada Serentak 2018 ini dipengaruhi oleh berbagai faktor, salah satunya pasangan calon yang ada di sejumlah daerah tersebut. Termasuk, kultur yang ada di sejumlah daerah dan dinamika elit juga berpengaruh dalam mengurangi munculnya politisasi SARA. 

"Namun, secara khusus hal itu juga dipengaruhi oleh baiknya kinerja Satgas Nusantara yang dibentuk oleh Mabes Polri untuk mencegah dan menangani politisasi SARA dalam kampanye pilkada, serta nantinya pemilu dan pilpres," ujarnya. 

Dalam penyelenggaraan Pilkada Serentak gelombang ketiga ini, ungkap Halili, pemerintah melalui aparat keamanan dan masyarakat sipil telah bekerja keras mengawal pesta demokrasi tersebut. Termasuk di tingkat lokal agar terlaksana sesuai asas langsung, umum, bebas, rahasia, dan adil.

Setara Institute, imbuh Halili, juga turut mengamati secara intens berlangsungnya Pilkada Serentak 2018 agar bisa memberikan hak sepenuhnya kepada masyarakat untuk memilih pemimpin-pemimpinnya di daerah. 

"Sesuai dengan amanat Pasal 27 Ayat 1 yang menyatakan, segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya," paparnya.