Penjabat Bupati Tulungagung Tegaskan ASN Netral di Pilkada

RILISID, Tulungagung — Penjabat sementara Bupati Tulungagung Djarianto ingin memastikan seluruh pegawai negeri sipil di lingkup Pemkab Tulungagung, Jawa Timur, netral dan tidak terlibat dalam aksi dukung-mendukung calon di pemilihan kepala daerah setempat.

"Semua kan sudah tahu, namanya pegawai (PNS) itu kan harus netral. Tidak hanya PNS, atau aparatur sipil negara, TNI dan Polri juga begitu. Kecuali anggota dewan. Jadi aturan yang ada itu mestinya dipatuhi," kata Djarianto di Tulungagung, Jumat (16/2/2018).

Ia berjanji, selaku kepala daerah sementara yang ditunjuk menggantikan Bupati Syahri yang mengajukan cuti untuk fokus di pilkada, Djarianto akan bertindak tegas jika ada ASN yang terlibat politik praktis.

Jangankan PNS biasa, pejabat setingkat kepala satker atau OPD (organisasi perangkat daerah) hingga sekretaris daerah pun akan ditindak apabila memang terbukti bersikap tidak netral di pilkada.

"Kalau tidak percaya silahkan saja coba (tidak netral). Biar dibuktikan kalau mau coba. Nanti pasti akan disanksi tegas," katanya.

Djarianto mengingatkan bahwa dalam Undang-undang ASN sudah lugas mengatur kode etik pegawai negeri sipil atau ASN.

Agenda rutin pesta demokrasi juga sudah menjadi hal yang lazim diselenggarakan setiap lima tahun sekali, sehingga PNS atau ASN tidak perlu terlibat dalam eforia yang bisa memicu permusuhan antarteman kantor ataupun kubu PNS lain.

"Begini lho, yang namanya pesta demokrasi itu kan setiap lima tahun ada. Ini agenda rutin, dan 'modele tetep lakone pancet' (modelnya tetap alur ceritanya juga sama). Jangan sampai masyarakat terpola dengan model-model seperti tu. Jangan-jangan dengan teman sekantor saja karena beda pilihan lalu jadi musuh," katanya.

Untuk itu, Djarianto yang baru akan berdinas resmi pada Senin (19/2) berencana untuk mengumpulkan seluruh ASN dalam apel besar di halaman Pemkab Tulungagung.