PDIP Soroti Kasus PKH Kemensos

RILISID, Surabaya — DPD PDI Perjuangan Jawa Timur menyoroti kasus seorang pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) di Lamongan yang diduga menyisipkan pesan ke warga untuk memilih pasangan tertentu di Pilkada Jatim.

"Harus ada tindak lanjut dan dilaporkan ke Panwaslu. Jangan sampai PKH yang merupakan uang negara disalahgunakan untuk Pilkada," ujar Sekretaris DPD PDI Perjuangan Sri Untari kepada wartawan di Surabaya, Rabu (25/4/2018).

Dalam laporan ke Panwaslu Lamongan, peristiwa itu terjadi di Desa Kendal Kemlagi, yang kasusnya saat pendamping menyerahkan kartu PKH menyertakan stiker bergambar pasangan Calon Gubernur Jatim nomor urut 1.

PDI Perjuangan, kata dia, merasa perlu merespons kejadian itu karena menilai PKH yang menjadi program Pemerintah Jokowi mestinya tidak patut dikotori oleh kepentingan partisan untuk Pilkada Jatim 2018.

"Kenapa harus menunggangi PKH? Apakah tidak cukup percaya diri untuk membangun dukungan rakyat Jawa Timur? Bukankah PKH dibiayai APBN, uang pemerintah?" ucapnya

Menurut dia, akibat kejadian tersebut diharapkan seluruh masyarakat untuk memonitor dan mengontrol distribusi penerima program PKH dan tidak ragu melaporkan ke Panwaslu jika ditemukan kasus serupa.

"Kami yakin kejadian itu bukan satu-satunya. Masyarakat harus mengawasi dan mengontrol. Jangan sampai disalahgunakan. Biarkan proses demokrasi di Pilkada berjalan bersih," tuturnya.

Pihaknya juga mengaku prihatin dengan dugaan penyelewengan PKH karena penerima program tersebut berasal dari keluarga tidak mampu sehingga perlu membuat intervensi kebijakan.