Kotak Kosong Menang, Begini Nasib Daerah Selanjutnya

Setelah itu, barulah diangkat Pj yang menjabat kurang dari satu tahun ke depan. Namun, menurut Suhadjar, hal itu bukanlah masalah.

"Selama ini, masa jabatan Pj memang singkat-singkat. Tapi, periode sebelumnya itu saat masa pemekaran daerah dulu, Pj menjabat lebih dari satu-dua tahun," ujarnya.

Sektretaris Ditjen Otonomi Daerah Kemendagri, Akmal Malik, membenarkan bahwa kondisi Pj ini tidak akan menganggu jalannya pemerintahan di daerah.

"Pj adalah jabatan paling tinggi. Jadi, tidak masalah. Bahkan, dulu pernah kok dipimpin Pjs dan ternyata tidak masalah juga, apalagi untuk Pj," tambah dia.

Tingkat paling rendah adalah Plh, kemudian di atasnya Plt. Lalu, Pjs dan paling tinggi adalah Pj. Jadi, ia meyakini tak akan ada masalah saat Pj menjabat nantinya.

Menurutnya, ada dua titik krusial di mana seorang penjabat ini memegang kendali daerah. Antara lain, saat restrukturalisasi dan penetapan APBD.

"Kalau di Makassar, ini Wali Kota kan habis di 2019, jadi APBD di tahun itu masih dipegang olehnya. Pj nanti hanya akan mengatur satu kali penetapan APBD 2020," tambah dia.

Tentunya, kata dia, pemerintah melalui Kemendagri akan mengangkat seorang Pj yang memang memiliki kompetensi. Tidak sembarang orang, sehingga hal semacam itu pasti tak masalah.

Sebelumnya, Wali Kota Danny Pomanto, yang mengaku melakukan perhitungan suara secara real count, membenarkan hal tersebut (kemenangan kotak kosong).

Menurut Danny, keunggulan kotak kosong di Kota Makassar merupakan sejarah baru di Indonesia. Karena, itu terjadi di suatu daerah besar di Indonesia.