Kampanye #2019gantipresiden ke Daerah Dinilai Dapat Picu Perpecahan

RILISID, Jakarta — Pengamat Politik, Hukum dan Keamanan, Rr Dewinta Pringgodani menyatakan kampanye #2019gantipresiden ke daerah dapat memicu perpecahan. Ia juga menyebut hal semacam itu merupakan cerminan gerakan politik jalanan yang disinyalir telah ditunggangi kepentingan politik tertentu. 

"Ini hanya kampanye dari pihak yang punya kepentingan politik jalanan. Padahal sudah ada saluran untuk menyalurkan aspirasi, di April 2019 saat pemilihan presiden (Pilpres). Secara konstitusi sudah diatur itu," ujar Dewinta di Jakarta, Sabtu (28/7/2018).

Dewinta mengatakan kampanye #2019gantipresiden yang dilakukan oleh Neno Warisman di Batam, Sabtu (28/7) sebenarnya sangat berisiko memicu perpecahan di kalangan anak bangsa. Laporan media setempat mengabarkan sejumlah massa sempat menyampaikan keberatan dan penolakan terhadap kedatangan Neno untuk kampanye gerakan #2019gantipresiden. Massa yang melakukan penolakan itu membentangkan spanduk yang bertuliskan masyarakat Kepri waspada tolak ujar kebencian pemecah belah kesatuan bangsa, masyarakat Kepri tolak kedatangan Neno Warisaman Cs tolak sara.

"Gerakan ini tidak bisa dilarang tapi mengganggu ketertiban umum dan bisa memecah belah anak bangsa. Di sana ada yang pro dan ada yang kontra. Saya mensinyalir ada kepentingan parpol tertentu yang takut bersaing di Pilpres 2019," jelasnya.

Dia meminta aparat penegak hukum untuk mengusut siapa dalang dan penyandang dana yang berada di belakang gerakan #2019gantipresiden. 

"Kenapa saya katakan ditunggangi karena massa seperti dimobilisasi. Masa warung martabak anak presiden ikut didemo. Kan konyol. Padahal itu warung maratabak yang kebetulan punya anak presiden," kata Dewinta.

"Pihak keamanan silakan diungkap karena menggangu keamanan, dan harus dicari apakah betul ada parpol yang bermain," lanjutnya.