KPK Imbau Pilih Kepala Daerah yang Tak Main Uang
Anonymous
Jakarta
RILISID, Jakarta — Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Febri Diansyah meminta agar masyarakat tidak memilih calon Kepala Daerah yang mengiming-imingi uang. Imbauan itu terus dikatakan KPK jelang pelaksanaan pilkada dua hari mendatang.
"Jangan sampai masyarakat pemilih memilih calon berdasarkan preferensi uang atau yang kita sebut dengan politik uang karena itu berbahaya sekali bagi masyarakat di daerah tersebut dan juga bagi pemimpin yang akan memimpin 5 tahun ke depan," katanya di Gedung KPK, Jakarta, Senin (25/6/2018).
Ia mengatakan, apabila kebutuhan dana politiknya besar maka tidak tertutup kemungkinan akan menjadi praktik korupsi setelah menjabat nantinya. Untuk itu menurutnya, akan banyak risikonya bila masyarakat memilih calon Kepala Daerah yang memberikan uang.
"Jadi masyarakat pilih lah pimpinan yang benar benar bisa mensejahterakan masyarakat ke depan. Dan kami sangat tidak merekomendasikan dan bahkan mengingatkan jangan sampai kita memilih pemimpin berdasarkan preferensi politik uang, karena akan merugikan masyarakat sendiri," paparnya.
KPK pun mengingatkan sejauh ini telah memproses sekitar 95 orang kepala daerah di sekitar 105 kasus. Sehingga ia berharap hasil pilkada serentak tak menambah daftar tersangka KPK.
"Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel di atas tanpa seizin redaksi"
