Gerakan 20.000 Mahasiswa Siapkan Aksi Lawan Politik Uang

RILISID, Bandarlampung — Gerakan 20.000 Mahasiswa Lawan Politik Uang menyatakan sikap atas dugaan money politics yang mencederai pemilihan gubernur (Pilgub) Rabu (27/6/2018). Pilkada tahun ini dianggap sebagai kematian demokrasi di Lampung. 

Jenderal Gerakan 20.000 Mahasiswa Lawan Politik Uang, Muhammad Fauzul Adzim, mengatakan pelanggaran-pelanggaran dalam proses pilkada bisa melenggang dengan lancar dan tidak dianggap serius dan ditindak secara tegas oleh Bawaslu Lampung dan penyelenggara lainnya.

"Mulai dari sembako, amplop, bahkan pelibatan perangkat desa sebagai tim pemenangan paslon. Ini semua menodai dan merusak bahkan mematikan ruh demokrasi di Provinsi Lampung," kata Fauzul, Jumat (29/6/2018). 

Untuk itu, sambungnya, pihaknya memprotes Bawaslu yang dianggap tidak mampu bekerja dan mengecewakan. 

"Kami mengecam Bawaslu Provinsi Lampung yang tidak bisa menjaga nilai-nilai demokrasi yang luhur dan melepaskannya dari pengkhinatan-pengkhianatan elit politik seperti campur tangan yang membabi buta oleh perusahaan dalam proses pemenangan serta politik transaksional.

Tak hanya itu. Fauzul juga mengecam korporasi yang bermain. “Kami juga mengecam keras para pemilik modal, korporasi, komprador, elit pengusaha yang menjadikan momen pilkada, pileg, pilpres dan proses demokrasi lainnya, sebagai alat melanggengkan kepentingan perusahaannya. Bukan untuk kepentingan rakyat," ujarnya. 

Fauzul menuturkan, dengan ini gerakan 20.000 mahasiswa lawan politik uang akan menggelar gerakan yang lebih besar dan konsen membenahi demokrasi di Lampung. 

"Kami sedang merapatkan untuk gerakan aksi atas sikap ini," ujarnya. (*)