Demokrasi Virtual, KPU Lampung: Ada Masalah di Jaringan dan SDM

RILISID, Bandarlampung — Wacana demokrasi virtual muncul dalam proses persiapan Pemilihan Umum (Pemilu) 2024.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) karenanya terus membenahi infrastruktur maupun Sumber Daya Manusia (SDM).

Koordinator Divisi Partisipasi Masyarakat (Parmas) KPU Lampung, Antoniyus, menerangkan demokrasi virtual ini sangat relevan mengingat era teknologi. 

Menurutnya, ada perubahan sikap dan perilaku masyarakat pengguna teknologi dengan perkembangan demokrasi.

Ia mencontohkan Pilkada beberapa waktu lalu. Kampanye sudah menggunakan daring terlepas dari adanya pandemi Covid-19.

Bahkan, telah muncul gagasan untuk pemilihan dengan menggunakan sistem E-voting.

Kemudian KPU juga telah merekapitulasi suara berbasis elektronik (E-rekap) dan menggunakan pendataan pemilih menggunakan aplikasi Sidalih.

"Dulu tidak terpikirkan, lebih transparan dan murah. Tapi negatifnya banyak tersebar hoaks di dunia digital ini," ungkapnya, Sabtu (11/9/2021).

Anton --sapaannya, menjelaskan kemajuan teknologi tentu tidak bisa dihindari. Namun, yang menjadi tantangan di Indonesia bidang infrastruktur seperti sinyal. Pasalnya, tidak semua wilayah memiliki jaringan. Walaupun ada kualitasnya tidak baik.

"Kemudian banyak SDM yang belum bisa memanfaatkan teknologi dengan baik," kata dia.