Dana Pengawasan Ratusan Miliar, Lampung Malah Darurat Money Politics

RILISID, — Akademisi Universitas Lampung yang juga tenaga ahli Pansus Money Politics DPRD Lampung, Eddy Rifai, menilai Bawaslu selaku wasit dalam pilkada tidak bekerja dengan baik terkait laporan dugaan politik uang yang dilakukan paslon nomor urut 3 Arinal-Nunik.

Menurut Eddy, apabila laporan tim kuasa hukum paslon 1 dan 2 tidak terbukti dalam sidang pelanggaran pilkada terstuktur sistematis dan masif (TSM) di Gakkumdu Lampung, pada Kamis (19/7/2018), maka patut diduga Bawaslu dan Panwas tidak bekerja dengan baik.

“Ini kan sudah jelas saksi ada, uangnya juga ada, hanya saja berdalih terlapor tidak ada. Ya gimana mau ada terlapor kalau tidak dilakukan penjemputan, ini kan hanya dilakukan pemanggilan melalui surat,” katanya saat diskusi di Posko Money Politics di Tugu Adipura, Bandarlampung, Selasa (17/7/2018) malam.

“Coba kalau perkara begal, terlapor hanya disurati, ya sampai kiamat juga enggak akan datang si terlapor. Mereka itu dapat melakukan penjemputan, apalagi di situ ada penegak hukumnya,” sambungnya.

Dalam kasus money politics, Eddy menilai Bawaslu terkesan mengabaikan laporan dan temuan yang terjadi di berbagai daerah. Menurutnya, Bawaslu dapat dilaporkan terkait dugaan menerima aliran dana sesuai pasal 29 UU Nomor 1 tahun 2015 tentang Tindak Pidana Korupsi.

“APBD untuk Pilkada Lampung sudah jelas ada dananya, untuk Polda itu Rp20 miliar, Korem Rp5 miliar, dan Rp90 miliar untuk Bawaslu. Nah seharusnya mereka sudah bisa menyelesaikan perkara ini dari tingkat yang paling bawah,” jelasnya.

Atas besarnya gelontoran uang rakyat untuk tiga instansi tersebut, Eddy menyarankan Pansus Money Politics untuk memanggil BPK RI. Lembaga pemeriksa itu akan melakukan audit dana ratusan miliar tersebut.

“Bawaslu dan Panwas itu selaku wasit dalam hal ini. Seharusnya mereka bisa melakuan tindakan di mana adanya pelanggaran. Kalau hanya menunggu laporan saja, ya susah. Kalau memang tidak bisa menyelesaikan, biarkan saja, serahkan terhadap rakyat. Ini saja adanya temuan dari rakyat,” ungkapnya.

Lampung, masih menurut Eddy, sudah darurat money politics. Hal itu dibuktikan dengan penelitian yang dilakukan beberapa negara.

“Lampung ini jadi sorotan internasional soal money politics-nya. Karena di Lampung ini masih laku pola wani piro. Itu kenapa sampai negara Belanda melakukan penelitian ke Lampung dan berdasarkan hasil survei LIPI juga, Lampung tinggi money politics-nya,” paparnya.