Catatan Akhir Tahun LBH Bandarlampung, Isu Money Politics jadi Sorotan

RILISID, Bandarlampung — Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Bandarlampung menempatkan isu politik pada agenda Catatan Akhir Tahun 2019, dengan tema "Api dalam Sekam Pura-Pura Demokrasi Kedaulatan Rakyat Digerogoti". 

Kegiatan itu digelar di kantor LBH Bandarlampung pada Senin (23/12/2019). 

Kali ini, LBH sedikit berbeda dengan catatan akhir tahun sebelumnya, LBH lebih menempatkan isu politik pada agenda ini, selain penanganan perkara. 

Hal tersebut dikarenakan tahun politik yang terus menerus berestafet,  dan berkaitan dengan money politics, korupsi. Apalagi tahun 2020 bakal ada pilkada serentak di 8 kabupaten/kota. 

Direktur LBH Bandarlampung Chandra Muliawan mengiyakan soal money politics, dan jual beli perahu partai menjadi faktor tingginya biaya politik, dan berujung pada bagi-bagi proyek hingga korupsi di negeri ini. 

Oleh karena itu, LBH berjuang melawan money politics dengan memperkuat pendidikan politik masyarakat hingga grassroot (akar rumput). 

"Kita polanya empati pendekatan person to person, misal kita ada case di basis kita, di situ kita paparkan pendidikan politik, pentingnya menolak politik uang, itu juga jadi kerangka kerja kita yang akan datang. Ada ungkapan ambil uangnya, jangan pilih calonnya, saya pikir itu juga pemahaman yang salah," ungkap Chandra. 

Sementara, Akademisi dari Fisip Unila Roby Cahyadi, mengungkapkan kendala dari terciptanya peluang money politics, hingga jual beli perahu, karena peraturan pilkada yang dibentuk. Termasuk parliamentary threshold dan Presidential treshold.

"Harus dihapuskan kalau enggak diganti saja UU, kami sepakat merevisi UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu dan UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada, di PKPU aja dilegalkan pemberian barang misalnya tapi dibawah nominal tertentu," cetusnya. 

Kemudian beberapa faktor lain pada pilkada yakni Netralitas ASN, dimana mereka sangat memiliki peran, untuk memobilisiasi masa, ke salah satu calon misalnya petahana.