Catatan Akhir Tahun LBH Bandarlampung, Isu Money Politics jadi Sorotan

"ASN  kan udah merapat biasanya ke salah satu calon, nanti dapat jabatan jadi kadis atau apa, itu makanya saya setuju ASN sama kayak TNI Polri, enggak usah milih alias netral," tegasnya. 

Akademisi Unila Budiono, sepakat soal treshold berpotensi money politik dan mahar politik, termasuk adanya jual beli perahu partai untuk rekomendasi pencalonan kepala daerah.

"Treshold dan aturan pilkada, hanya mengakomodir kelompok tertentu, partai lain atau orang dengan kemampuan lain sulit mendapatkan peluang, makanya calon cuma ada dua, bahkan ada yang satu lawan kotak kosong, masyarakat diberi pilihan yang terbatas," ungkapnya. 

Salah satu turunan dari money politics adalah upaya-upaya jual beli jabatan di pihak penyelenggara. Seperti yang dilaporkan Budiono sendiri ke DKPP RI. 

Anggota DPRD Provinsi Lampung dari Fraksi NasDem Wahrul Fauzi Silalahi menegaskan, partainya tetap punya komitmen dengan Jargon tanpa mahar.

Politisi NasDem ini pun tak menampik adanya kepala daerah dari partainya yang terjaring OTT KPK, sikap NasDem jelas mendukung hal itu.

"NasDem komit tanpa mahar, ya memang ada beberapa kader NasDem (OTT), tapi kami komit tidak memberikan bantuan hukum, mencopot jabatan, dan ini komitmen tanpa mahar diseluruh jajaran dari pusat hingga kabupaten kota," tegas mantan Direktur LBH Bandarlampung ini. (*)