Arief Tetap Pimpin MK, demi Amankan Pilkada-Pemilu?

RILISID, Jakarta — Pendiri Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK), Bivitri Susanti, menduga, bertahannya Ketua Mahkamah Konstitusi Arief Hidayat demi mengamankan kepentingan "pesta demokrasi" 2018-2019. Padahal, dia sudah dua kali dijatuhi sanksi karena melanggar kode etik.

"Betul, ada kaitannya dengan pilkada tahun ini. Ke depannya, sengketa hasil pileg dan pilpres juga. Kan, hasil suaranya dibawa ke MK. Itu sangat politis," ujarnya di Sekolah Tinggi Hukum Indonesia (STHI) Jentera, Jakarta, Jumat (9/2/2018).

Bila hal tersebut terjadi, Bivitri mengingatkan, kepercayaan publik terhadap MK akan menurun. Alhasil, sulit mempercayai putusan MK atas sengketa Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2018 maupun Pemilihan Legislatif (Pileg)-Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019.

Efek buruk lainnya, imbuh pakar hukum tata negara ini, keributan di tengah masyarakat berpeluang terjadi. Jika kasusnya terkait dengan politisi, potensi ketidakpercayaan masyarakat semakin besar. 

"Agar tak menimbulkan polemik yang berkepanjangan, selain dikarenakan pelanggaran etis, dengan rasa hormat beliau (Arief Hidayat) mundur," pungkas Bivitri menganjurkan.