Polres Pringsewu Bahas Kendala Kredit, UMKM Harus Jadi Prioritas

3. Data publik yang belum ditukar di Badan Pertanahan Nasional (BPN).

4. Tingginya biaya Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) di pemerintah daerah.

Menurut Yunnus, semua hambatan tersebut akan menjadi perhatian khusus kepolisian.

Polres Pringsewu akan mengawasi agar tidak ada oknum maupun sistem birokrasi yang menghambat pengembangan usaha masyarakat.

Selain membahas akses kredit, Kapolres juga menegaskan dukungannya terhadap pengembangan ikon wisata budaya Pringsewu.

Ia berharap perbankan memberikan prioritas kepada pelaku usaha kecil agar dapat ikut serta dalam pembangunan kawasan wisata tersebut.

 “Kami ingin pengusaha kecil menjadi prioritas dalam proyek wisata budaya Pringsewu. Polres akan mengawal mereka agar tidak terhambat oleh birokrasi yang berbelit saat pengajuan kredit,” ungkapnya.

Pertemuan ini juga dihadiri pimpinan Bank Mandiri Cabang Pringsewu Dian Fahlevi, Pimpinan Bank BNI Yudi Saputra, MRMTL Bank BSI Thawap Nasution, serta Pimpinan Bank BRI Cabang Pringsewu M. Syarifudin. (*)