Penanganan Konflik Manusia dan Satwa Liar, Pemprov Dorong Penerapan SOP dan Mitigasi Penanganan
Rimadani Eka Mareta
Bandarlampung
“Ketiga, kita perlu melakukan mitigasi jangka panjang melalui pemetaan wilayah rawan, pemantauan satwa, serta pemulihan ekosistem melalui rehabilitasi lingkungan dan sosial,” pungkasnya.
Rapat persiapan ini juga menindaklanjuti rencana tindak lanjut yang sebelumnya belum terealisasi, termasuk revisi SK Tim Koordinasi dan Satgas Penanggulangan Konflik Manusia–Satwa Liar Provinsi Lampung agar lebih detail dalam pembagian tugas dan pola koordinasi lintas instansi.
Selain itu, dibahas pula strategi penguatan kapasitas desa mandiri konflik, penyusunan panduan teknis penanganan konflik, pengembangan ekonomi alternatif ramah lingkungan, peningkatan patroli dan rehabilitasi habitat, hingga penggunaan teknologi seperti GPS collar untuk pemantauan pergerakan satwa.
Kepala Balai Besar Hifzon Zawahiri menyoroti berkurangnya pakan alami sebagai salah satu pemicu satwa keluar dari kawasan.
“Kemungkinan besar pakan satwa yang ada semakin berkurang. Untuk menyelesaikan permasalahan pakan, kita ada masukan solusi kalau babi, terutama babi hutan, akan kita masukkan ke dalam kawasan karena itu pakan yang paling efektif dan berkembang biak cepat,” jelasnya. (*)
Wakil Gubernur Lampung
Jihan Nurlela
konflik manusia dan satwa
"Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel di atas tanpa seizin redaksi"
