Pemprov Lampung Dukung Sertifikasi Halal

Rimadani Eka Mareta

Rimadani Eka Mareta

Bandarlampung

4 Maret 2025 13:46 WIB
Pemerintahan | Rilis ID
Foto Diskominfo Provinsi Lampung
Rilis ID
Foto Diskominfo Provinsi Lampung

"Kita harus menjadikan market kita kuat di market sendiri. Kita harus menguasai market kita sendiri dan bila perlu sekali lagi kita juga produk kita produk halal kita menyerbu negara-negara lain," tegasnya.

Melalui kemudahan sertifikasi halal yang didorong oleh pemerintah, Tito meyakini hal ini dapat mendorong masyarakat muslim yang awalnya ragu untuk berbelanja sehingga lebih yakin ketika berbelanja produk halal.

"Seandainya pemerintah mendorong masyarakat baik yang produsennya, pemiliknya warung misalnya baik itu muslim atau non muslim untuk mereka lulus sertifikasi halal, otomatis warung atau restoran tersebut tadinya mungkin dijauhin oleh calon customer buyer yang muslim karena dilihat yang tidak ada sertifikat halal, mereka akhirnya bisa masuk ke sana jadi mendapatkan bigger opportunity kesempatan yang lebih besar calon pembeli yang lebih banyak untuk membeli produk-produk mereka karena ada ada tambahan sertifikasi halal," ucapnya.

Terkait Pengendalian Inflasi Daerah, Tito menjelaskan bahwa angka Inflasi di Indonesia secara Tahun ke Tahun (Februari 2025 terhadap Februari 2024) sebesar -0,09% dan inflasi bulan ke bulan (Februari 2025 terhadap Januari 2025 sebesar -048%).

Dari hasil angka inflasi tersebut, Tito menjelaskan bahwa inflasi Indonesia berada di peringkat 10 dari 186 negara di dunia (diurutkan dari angka Inflasi terendah hingga tertinggi), peringkat 1 dari 24 negara G20 (diurutkan dari angka Inflasi terendah hingga tertinggi), serta berada di peringkat 3 dari 11 negara ASEAN (diurutkan dari angka Inflasi terendah hingga tertinggi).

"Inilah angka nasional, angka nasional adalah agregat dari pekerjaan pusat dan pekerjaan semua daerah. Daerah terjadi variasi, kita mentargetkan range inflasi di angka 1,5%-3,5% itu angka yang menyenangkan produsen maupun konsumen. Jangan lupa berbagai survei menyatakan bahwa masyarakat Indonesia isu yang paling nomor satu yang menjadi pemikiran mereka itu adalah isu mengenai cost of living biaya hidup, harga barang dan jasa," tegasnya.

Sementara itu, Plt. Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Amalia Adininggar Widyasanti dalam paparannya menyampaikan bahwa tingkat inflasi Februari 2025 menurut komponen (M-to-M), Komponen inti mengalami inflasi sedangkan bergejolak dan harga diatur pemerintah mengalami deflasi.

"Komponen Inti mengalami inflasi sebesar 0,25% dengan andil inflasi sebesar 0,16%. Komoditas yang dominan memberikan andil inflasi komponen inti adalah emas perhiasan, kopi bubuk, dan mobil," jelasnya.

Komponen Harga Diatur Pemerintah mengalami deflasi sebesar 2,65% dengan andil deflasi sebesar 0,48%.Komoditas yang dominan memberikan andil deflasi komponen diatur Pemerintah adalah tarif listrik, serta Komponen Bergejolak mengalami deflasi sebesar 0,93% dengan andil deflasi sebesar 0,16%.

"Komoditas yang dominan memberikan andil deflasi komponen bergejolak adalah daging ayam ras, bawang merah, cabai merah, cabal rawit, tomat, dan telur ayam ras," sambungnya.

Menampilkan halaman 2 dari 3

Follow WhatsApp Channel

rilis.id

Dapatkan update berita terbaru setiap hari langsung dari kami.

Editor: Rimadani Eka Mareta
Tag :

Pemprov Lampung

halal

sertifikasi halal

"Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel di atas tanpa seizin redaksi"

Share
Berita Lainnya