Soroti Banyaknya Plt di Lampung Timur, Ombudsman: Pelayanan Publik Terancam Terganggu
Muklis
Lampung Timur
.jpg)
“Hal ini penting agar tidak menghambat proses pelayanan publik. Jika hanya Plt, kewenangannya terbatas. Oleh karena itu, sebaiknya segera ditetapkan pejabat definitif,” imbuh Nur Rakhman Yusuf.
Ombudsman, lanjut dia, akan terus mendorong pemerintah daerah untuk segera melakukan pengisian jabatan secara definitif agar kinerja pemerintahan lebih optimal.
“Iya, kami mendorong agar proses pengisian jabatan definitif segera dilakukan, supaya kerja pemerintahan dan pelayanan masyarakat bisa berjalan lebih maksimal,” pungkasnya.
Menanggapi hal tersebut, Bupati Lampung Timur Ela Siti Nuryamah, memastikan bahwa proses seleksi terbuka (Open Bidding) untuk mengisi jabatan-jabatan tersebut akan segera dilaksanakan.
“Akhir bulan beres, sebentar lagi dibuka,” ujar Ela usai menghadiri pencanangan Sensus Ekonomi 2026, Rabu (13/5/2026).
Dengan rencana pelaksanaan seleksi terbuka tersebut, diharapkan jabatan-jabatan strategis di lingkungan Pemkab Lampung Timur dapat segera terisi oleh pejabat definitif yang kompeten. (*)
Lampung Timur
Jabatan Definitif
Pelayanan Publik
Ombudsman
"Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel di atas tanpa seizin redaksi"
.jpeg)
