Infrastruktur Mendesak, Tokoh Lampura Nilai Pinjaman Daerah Rp150 Miliar Sebagai Langkah Realistis

"Boleh pinjam, tetapi harus terkendali. Penggunaannya harus efektif, efisien, dan arahnya jelas," tegas Fauzi.

Selain itu, Fauzi juga mendorong adanya semangat gotong royong pembangunan dengan melibatkan sektor swasta di Lampura.

Menurut dia, perusahaan-perusahaan besar yang beroperasi di wilayah tersebut semestinya turut berkontribusi membantu pembangunan infrastruktur, khususnya perbaikan jalan, di luar program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR).

Ia mengusulkan pemerintah daerah bersama DPRD dapat menggandeng para pelaku usaha untuk ikut memperbaiki ruas jalan strategis, sebagaimana yang pernah dilakukan di sejumlah daerah lain di Lampung.

Dukungan serupa juga disampaikan tokoh masyarakat Lampura, Ansyori Sabak.

Ia menilai masyarakat saat ini lebih membutuhkan solusi nyata atas kerusakan infrastruktur dibandingkan perdebatan politik terkait sumber pembiayaan pembangunan.

Menurut Ansyori, persoalan utama yang dirasakan masyarakat adalah buruknya kondisi jalan yang menghambat aktivitas ekonomi warga.

"Masyarakat tidak terlalu mempersoalkan uang itu dari mana. Yang penting jalan-jalan rusak yang selama ini menjadi keluhan segera diperbaiki," kata Ansyori.

Ia bahkan mempertanyakan sikap salah satu anggota DPRD Lampura dari partai pengusung kepala daerah yang menolak rencana pinjaman tersebut.

Padahal, menurutnya, pembangunan infrastruktur saat ini sudah berada pada tahap mendesak.