Guru Honorer R4 Tuntut Kejelasan Status Pasca Pengumuman PPPK dan Penghapusan Komite

RILISID, Bandarlampung — Sebanyak 420 guru honorer SMA/SMK Lampung masuk kategori R4 pasca Pemprov Lampung mengumumkan hasil seleksi calon Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

Honorer R4 adalah non-ASN (aparatur sipil negara) yang tidak terdata di sistem Badan Kepegawaian Negara (BKN).

Hasil ini membuat nasib mereka justru jadi tak jelas. Hal ini membawa mereka untuk meminta pendampingan LBH Bandar Lampung untuk memperjelas status mereka.

Salah satunya disampaikan HR guru asal SMAN Bandar Lampung. H meminta regulasi yang jelas atas status mereka.

"Kami meminta kejelasan regulasi, karena sebelumnya ada regulasi yang jelas untuk tes PPPK tahap 1 regulasi jelas mereka yang lulus ada R2 dan R3. Mereka ada yang sudah tes, kalau tidak lulus mereka diangkat jadi PPPK paruh waktu, sementara kami sampai sekarang tidak ada regulasi yang jelas sehingga kami mau dikemanakan selanjutnya," kata HR.

Ditambahkan LS, guru asal Lampung Selatan ini menyebut telah 20 tahun mengabdi yang menurutnya seolah-olah menjadi sia-sia dibandingkan guru yang baru 1 tahun menjabat sebagai guru honorer justru sudah diangkat menjadi PPPK.

"Kami menuntut kesejahteraan kami, karena jika nantinya akan ada PPPK baru justru akan membuat kami akan kehilangan jam mengajar," kata LS.

Di mana mereka yang biasanya hanya mendapatkan bayaran Rp25 ribu hingga Rp30 ribu per jam. 

Selain itu sebelumnya juga mereka digaji melalui uang komite. Sementara saat ini Pemprov Lampung berkomitmen untuk menghapuskan uang komite dan uang daftar ulang.

"Ya kami selama ini di gaji dari komite dan dana bos. Maka jika adanya penghapusan komite sebenarnya kami belum tahu, tapi ada kekhawatiran karena dihapusnya uang komite ini," lanjut LS.