DPRD Lampung Soroti PT BSA Tak Kooperatif Terkait Konflik Agraria Anak Tuha
Rimadani Eka Mareta
Bandarlampung
16 September 2025 18:18 WIB
Pemerintahan
| Rilis ID
Foto ist
Konflik agraria di Anak Tuha hingga kini melibatkan sekitar 400 kepala keluarga. Masyarakat menuntut audit aktivitas PT BSA, evaluasi HGU yang salah satunya habis pada 2029, serta kehadiran langsung DPRD ke lokasi untuk melihat dampak sosial dari sengketa lahan tersebut. (*)
Menampilkan halaman 2
dari 2
Editor: Rimadani Eka Mareta
Tag :
Dprd lampung
konflik anak tuha
pt bsa
"Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel di atas tanpa seizin redaksi"
