Di Depan DPR RI, Gubernur Mirza Ungkap Sulit Tingkatkan PAD, 2 BUMN Ini Minim Kontribusi

RILISID, Jakarta — Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal menghadiri Rapat Kerja dan Rapat Dengar Pendapat yang digelar di Ruang Rapat Komisi II Gedung Nusantara DPR RI di Jakarta pada Selasa 29 April 2025.

Ada sejumlah hal yang disampaikan Gubernur Mirza. Diantaranya ialah upayanya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang cukup sulit.

Mirza mengatakan pertumbuhan ekonomi Lampung saat ini tidak pernah tumbuh diatas nasional, IPM pun terendah se-Sumatera, pengangguran semakin meningkat. Namun Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) berada di nomor 4 sumatera.

"Sebetulnya aktivitas ekonomi sangat hidup, tapi jika dibandingkan rasio APBD dengan jumlah penduduknya jadi yang paling rendah se-Sumatera," kata Mirza.

Lampung yang sebetulnya banyak menghasilkan produk pangan unggulan, namun belum bisa meningkatkan PAD. 

Sebetulnya APBD se-Lampung jika ditotal sebanyak Rp32 triliun, PAD totalnya hanya sekitar 6 persen. Sementara Pemprov Lampung pada 2024 dari total APBD Rp8,3 triliun itu 59 persennya PAD.

"Tapi ada 10 atau 11 kabupaten/kota di Lampung yang PAD nya dibawah 10 persen bahkan ada yang 3 persen. Jadi Lampung ini aktivitas ekonomi nya hidup tapi PAD nya kecil," kata Mirza.

"Kalau dibandingin rasio Belanja modal atau pegawai ada 1 kabupaten yang belanja pegawainya itu 80 persen dari APBD. Kalau mandatori dilanjutkan ke kabupaten kota masing-masing ada yang 105 persen, nggak bisa Belanja apa-apa," lanjut Mirza.

Sehingga selama ini hanya mengandalkan DAK, DAU dan ini sudah berjalan bertahun-tahun. 

"Provinsi kami belanja daerah Rp7,5 triliun, belanja modal yang bisa di belanja sesuai pemerintah hanya Rp1,2 triliun untuk ngurusin 9,4juta warga, 1700 km jalan hanya Rp1,2 triliun," tambahnya.