Datangi Pemprov Lampung, Komisi II DPR RI Minta Transparansi Data Tanah hingga Capaian PNBP
Rimadani Eka Mareta
Bandarlampung
"Karena kebanyakan wilayah kewenangan kabupaten kota tapi bagaimana pajak-pajak yang dikelola BPN bisa berdampak pada Provinsi Lampung," tutupnya. (*)
Komisi II
DPR RI
wakil Gubernur Lampung
Jihan Nurlela
pertanahan
"Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel di atas tanpa seizin redaksi"
