BKN Surati Pemkab Lampura, Dua Pejabat Diduga Tidak Netral di Pilkada 2024

RILISID, Lampung Utara — Isu netralitas aparatur sipil negara (ASN) kembali mencuat. Badan Kepegawaian Negara (BKN) resmi melayangkan surat kepada Pemerintah Kabupaten Lampung Utara (Pemkab Lampura).

Isinya, terkait dugaan pelanggaran kode etik oleh dua pejabat dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024.

Plt. Kepala BKPSDM Lampura, Hendri Dunant, membenarkan pihaknya menerima surat tersebut.

"Iya benar ada surat dari BKN," ujarnya, Kamis (26/3/2026).

Dua pejabat yang menjadi sorotan masing-masing berinisial GU, seorang pejabat eselon II dan KS, pejabat eselon III.

Keduanya diduga melanggar prinsip dasar netralitas ASN selama proses Pilkada berlangsung.

Hendri menjelaskan, BKN meminta pemerintah daerah untuk menindaklanjuti rekomendasi Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) sesuai ketentuan yang berlaku.

"Mereka terindikasi melanggar kode etik kepegawaian yang mengharuskan ASN bersikap netral," tegasnya.

Kasus ini berawal dari laporan yang masuk ke Bawaslu. Setelah melalui proses kajian, Bawaslu mengeluarkan rekomendasi yang kemudian diteruskan ke BKN untuk ditindaklanjuti.

Selanjutnya, BKN meminta pemerintah daerah melakukan proses penindakan melalui mekanisme internal kepegawaian.